spot_img
spot_img
Minggu, September 13, 2026
BerandaHeadlineMantan Anggota BIN: Bohir Demo 27 Agustus 2026 Sama Dengan Demo 25...

Mantan Anggota BIN: Bohir Demo 27 Agustus 2026 Sama Dengan Demo 25 Agustus 2025

spot_img

Mantan Anggota BIN: Bohir Demo 27 Agustus 2026 Sama Dengan Demo 25 Agustus 2025

INDOVIEWNEWS.COM– Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mengungkapkan sejumlah dugaan terkait dinamika aksi massa pada 27 Agustus 2026. Ia menilai terdapat pergantian kelompok massa dan masuknya pihak-pihak baru yang diduga memiliki agenda tertentu.

Menurut Sri Radjasa, setelah kelompok massa sebelumnya menarik diri, muncul kelompok baru yang disebutnya sebagai pihak yang diduga merupakan pelaku bayaran.

“Ketika kelompok Pati mundur, masuklah kelompok baru. Pelaku yang baru datang ini adalah pelaku bayaran,” kata Sri Radjasa di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Senin (31/8/2026).

Ia mengaku memperoleh informasi yang disebutnya sebagai informasi “A1” mengenai adanya upaya untuk mengangkat isu tertentu, termasuk persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sri Radjasa menduga, pengangkatan sejumlah isu tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika yang memancing keterlibatan kelompok massa lain. Ia menyinggung aksi yang terjadi pada malam hari di kawasan Pejompongan dan Slipi yang menurutnya mengalami perubahan situasi setelah munculnya kelompok tertentu.

Menurut dia, situasi kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan. Sri Radjasa bahkan mempertanyakan arah loyalitas kelompok yang disebutnya dalam pernyataannya sebagai GRIB.

BACA JUGA :  Said Didu Soroti Oligarki: Mampukah Prabowo Membalikkan Keadaan?

“Di sini kita akan melihat ke mana loyalitas GRIB itu diberikan,” ujarnya.

Sri Radjasa mengaku pernah menjadi penasihat GRIB Jaya. Berdasarkan pengalamannya tersebut, ia menilai terdapat pola aksi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat keamanan.

Ia menyebut pola tersebut, berdasarkan pandangannya, antara lain berupa tindakan perusakan atau pembakaran terhadap fasilitas tertentu yang dapat menciptakan persepsi bahwa kondisi keamanan berada dalam situasi tidak terkendali.

Menurut Sri Radjasa, kondisi tersebut berpotensi memancing kelompok-kelompok massa lainnya untuk ikut turun ke lapangan sehingga eskalasi situasi menjadi semakin luas.

“Ini hanya untuk menciptakan isu bahwa kondisi keamanan tidak terkendali sehingga akan memancing kelompok-kelompok massa lain untuk hadir,” katanya.

Selain menyoroti dinamika massa, Sri Radjasa juga mempertanyakan munculnya seruan yang menjadikan DPR sebagai sasaran aksi.

Menurut dia, perubahan isu dan sasaran aksi tersebut patut dipertanyakan. Ia mengaku memiliki kecurigaan bahwa terdapat kepentingan politik tertentu di balik munculnya isu tersebut.

“Masuklah kelompok ini dengan isu yang berbeda, ‘ratakan DPR’. Saya tahu persis kenapa mesti DPR jadi sasaran,” ujarnya.

BACA JUGA :  Jumhur Hidayat Segel 21 Badan Usaha di Sumatera dan Kalimantan, Dugaan Karhutla Terus Diverifikasi

Sri Radjasa kemudian mengaitkan isu tersebut dengan proses politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan analisis dan pandangannya atas situasi yang berkembang.

Ia juga mempertanyakan mengapa aksi yang menurutnya sejak awal berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak dapat berkembang hingga menimbulkan situasi yang sulit dikendalikan.

“Ini menjadi tanda tanya buat saya. Kenapa dibiarkan melaksanakan aksi demo yang diduga akan dimanfaatkan oleh banyak pihak?” katanya.

Lebih jauh, mantan anggota BIN itu mempertanyakan sistem penyampaian informasi intelijen kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyinggung posisi Kepala BIN Muhammad Herindra yang menurutnya dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo. Sri Radjasa juga menyinggung jajaran intelijen TNI yang, menurut pandangannya, seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan peringatan dini mengenai potensi perkembangan situasi.

Sri Radjasa mempertanyakan bagaimana lembaga-lembaga intelijen tersebut tidak mampu memberikan informasi yang cukup kepada kepala negara apabila memang terdapat indikasi potensi gangguan keamanan.

“Bagaimana mungkin dua lembaga sama sekali tidak bisa memberikan warning yang cukup untuk Presiden?” ujarnya.

Menurut dia, kemungkinan terdapat mekanisme penyaringan informasi yang terlalu ketat sehingga informasi penting tidak sampai kepada Presiden.

BACA JUGA :  Syahganda Bongkar Dugaan Agenda Geng Jokowi Siapkan Gibran Jadi Presiden sebelum 2029

“Ada filter yang menyaring begitu ketatnya sehingga ini pun tidak tersampaikan,” katanya.

Sri Radjasa mengaku dapat merasakan adanya dinamika tertentu di lingkungan intelijen. Ia menyebut dirinya masih kerap berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang berada di lingkungan tersebut.

“Saya bisa merasakan situasi itu di kalangan intelijen karena saya sering berkomunikasi dengan mereka,” ujarnya.


DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

BACA JUGA :  Eks Anggota BIN Bongkar “Operasi Garis Dalam Jokowi” Tahap Empat Pemenggalan Kepala Tanpa Kudeta
spot_img
Must Read
spot_img
Populer
spot_img