Amien Rais: Jokowi akan Habis-habisan Jadikan Gibran Presiden atau Wapres
INDOVIEWNEWS.COM— Pernyataan keras datang dari Amien Rais terkait masa depan politik Gibran Rakabuming Raka menjelang Pemilu 2029. Amien menilai, jika mengikuti perbincangan publik di media sosial, muncul kesimpulan bahwa Gibran akan menghadapi persoalan serius apabila kembali maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029.
Amien bahkan menyebut Jokowi akan berusaha habis-habisan agar putra sulungnya tetap maju dalam kontestasi politik nasional.
“Jokowi paham bahwa no Gibran, no Jokowi. Tanpa Gibran jadi wakil presiden atau presiden, Jokowi pasti bablas, punah, amblas,” kata Amien Rais di channel YouTube Amien Rais Official, Ahad (13/9/2026).
Menurut Amien, perjalanan politik Jokowi sebenarnya sudah sangat panjang. Dari sosok yang sebelumnya bukan bagian dari lingkaran elite politik nasional, Jokowi kemudian menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI selama dua periode.
Namun, Amien melontarkan kritik tajam terhadap sikap politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden.
“Jokowi adalah contoh anak cucu Adam yang tidak pandai bersyukur atas karunia Ilahi. Dari status nobody, bukan siapa-siapa, kemudian bisa jadi wali kota Solo, Gubernur DKI dan 10 tahun jadi presiden,” ujarnya.
Amien kemudian menyinggung sejumlah tokoh yang menurutnya konsisten memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Ia menyebut nama Denny Indrayana, Refly Harun, Dr. T. Fauziah, Roy Suryo, M. Rizal Fadilah, Kurnia Royani, Marwan Batubara hingga Ahmad Khazinuddin.
Ia juga mengapresiasi sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).
Menurut Amien, kelompok tersebut pernah mengambil langkah politik dengan menyampaikan surat kepada DPR dan MPR pada 2 Juni 2025. Surat itu, menurut Amien, berisi permintaan agar DPR dan MPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.
Amien mengaitkan permintaan tersebut dengan tudingan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Dua bulan kemudian, lanjut Amien, FPP TNI kembali mendatangi pimpinan DPR dan MPR untuk menanyakan perkembangan tuntutan tersebut.
Namun, menurut dia, respons yang diterima belum memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut proses politik yang diminta.
Amien juga menyebut sejumlah nama purnawirawan TNI dalam gerakan tersebut. Ia menilai keberadaan mereka menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang terus menyuarakan persoalan terkait legitimasi politik pemerintahan dan masa depan Gibran.
Dalam perkembangan berikutnya, Amien menyebut situasi politik telah mengalami perubahan besar. Ia bahkan menyimpulkan bahwa peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada 2029 tidak mungkin terjadi.
“Tidak mungkin Gibran Rakabuming bisa nyalon presiden atau wakil presiden,” tegas Amien.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan Gibran diprediksi akan menjadi salah satu isu politik yang kembali mengemuka menjelang Pemilu 2029.
Amien juga menyinggung persoalan hukum yang dihadapi sejumlah tokoh dan advokat yang menurutnya selama ini menyuarakan isu tersebut. Ia menilai proses hukum yang mereka hadapi sebagai bentuk kriminalisasi.
Menurut Amien, perkembangan politik dan hukum yang terjadi belakangan telah mengubah situasi secara total.
“Jokowi sudah tidak bisa lagi peringas-pringis cengengesan sambil meyakini si Gibran anaknya,” kata Amien.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
