Purbaya Dipecat, Guru Besar Unair: Diselamatkan dari Kondisi Kontroversial Lebih Dalam
INDOVIEWNEWS.COM– Pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan kembali memunculkan sorotan terhadap arah pengelolaan keuangan negara di tengah besarnya agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menilai, pergantian tersebut justru dapat dimaknai sebagai upaya menyelamatkan Purbaya dari situasi yang berpotensi semakin kontroversial.
Menurut Henri, siapapun yang menduduki posisi Menteri Keuangan dalam kondisi seperti sekarang akan menghadapi tekanan yang sangat berat.
“Dipecatnya Purbaya sebagai Menteri Keuangan berarti ia diselamatkan dari kondisi kontroversial yang lebih dalam. Siapapun Menteri Keuangannya dalam kondisi seperti sekarang, hanya akan membuat pejabatnya berada di bawah tekanan yang amat berat,” kata Henri di akun X (Twitter) miliknya, Rabu (16/9/2026).
Henri menjelaskan, posisi Menteri Keuangan berada di antara dua kepentingan besar. Di satu sisi, Menteri Keuangan harus menjaga kesehatan keuangan pemerintah dan keuangan negara. Namun di sisi lain, menurut dia, terdapat tuntutan politik untuk tetap membiayai berbagai program pemerintah.
“Di satu sisi harus menyelamatkan keuangan pemerintah dan keuangan negara, di sisi yang lain harus melayani ambisi seorang Presiden yang keras kepala dalam kebijakan politik yang ingin terus membiayai program-program dengan tata kelola buruk yang akan menjerumuskan Indonesia ke dalam keadaan yang makin buruk lagi,” ujarnya.
Purbaya sendiri diberhentikan Presiden Prabowo pada 14 September 2026 setelah sekitar satu tahun menjabat Menteri Keuangan. Posisinya kemudian digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Serah terima jabatan keduanya berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Purbaya mengaku sudah memperkirakan kemungkinan dirinya dicopot. Ia menyebut peluang pergantian tersebut sebelumnya berada pada posisi sekitar 50:50.
Pergantian itu juga terjadi ketika pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor. Reuters melaporkan bahwa masa jabatan Purbaya diwarnai pelemahan rupiah, pelebaran defisit fiskal serta kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal.
Sementara itu, Suahasil setelah dilantik mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Henri kemudian memperingatkan bahwa persoalan yang lebih besar bukan hanya menyangkut pergantian seorang Menteri Keuangan.
Menurut dia, apabila kebijakan pemerintahan terus dijalankan dengan pola top down dan mengabaikan prosedur serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka risiko bagi pejabat pelaksana akan semakin besar.
“Nanti akan semakin banyak lagi korban, orang-orang yang tersingkir bahkan masuk penjara karena risiko mengikuti perintah top down yang banyak menabrak prosedur dan prinsip tata kelola pemerintahan, clean and good governance,” kata Henri.
Pernyataan tersebut menempatkan pergantian Purbaya bukan hanya sebagai persoalan pergantian pejabat, tetapi juga sebagai sorotan terhadap hubungan antara agenda politik pemerintah, pengelolaan fiskal dan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah melalui pergantian tersebut menempatkan Suahasil Nazara sebagai pejabat yang bertugas menjaga kredibilitas keuangan negara sekaligus mendukung program-program pemerintahan Prabowo.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
