Sutoyo Abadi: Presiden Cukup Ulur Waktu, Wacana Pemakzulan Gibran Bakal Menguap dan Tenggelam
INDOVIEWNEWS.COM, JAKARTA — Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menguap dan tenggelam apabila tekanan publik tidak dijaga secara konsisten.
Menurut Sutoyo, pemegang kekuasaan tidak perlu melakukan manuver politik yang rumit untuk menghadapi desakan tersebut. Cukup dengan mengulur waktu, isu yang semula ramai diperbincangkan berpotensi mereda dan akhirnya terlupakan.
“Strategi yang dibutuhkan amat sederhana dan teruji: cukup mengulur waktu hingga isu mereda, menguap, tenggelam dan terlupakan dengan sendirinya,” kata Sutoyo Abadi dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (23/10/2026).
Sutoyo menilai polemik pemakzulan Gibran kembali memperlihatkan pola klasik dinamika politik nasional. Sebuah isu dapat meledak menjadi perdebatan panas di media sosial, tetapi kemudian kehilangan momentum tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.
“Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden kembali menegaskan pola klasik dinamika politik nasional, riuh sesaat di media sosial, meledak menjadi perdebatan hangat, lalu menguap begitu saja tanpa ada muara penyelesaian,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tuntutan publik yang awalnya terlihat bergelombang sering kali hanya berakhir sebagai luapan emosi politik yang tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Tuntutan publik yang semula tampak bergelombang kerap berakhir sebagai artikulasi emosi yang melelahkan—sebuah pergerakan yang cepat memuncak, namun rapuh dan tak bertahan lama,” tegasnya.
Menurut Sutoyo, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kesinambungan gerakan politik masyarakat dalam mengawal persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme kelembagaan.
Gerakan yang cepat membesar, katanya, justru berisiko kehilangan kekuatan ketika perhatian masyarakat beralih kepada isu lain.
“Dinamika ini mencerminkan fenomena politik reaktif yang sarat masalah intuitif. Gerakan rakyat yang mudah melesat naik, justru sama cepatnya tumbang dan lenyap ketika perhatian publik perlahan teralihkan oleh isu baru,” ungkap Sutoyo.
Ia menilai persoalan yang lebih serius bukan sekadar meredanya perdebatan, melainkan hilangnya dorongan untuk membangun mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban politik.
“Dampak terbesarnya sangat fatal. Ketika riak perhatian publik mereda, tak ada mekanisme evaluasi mendasar yang terbangun, tak ada tuntutan akuntabilitas yang terukur, dan tak ada tekanan politik yang konsisten untuk memaksa lembaga berwenang bertindak,” paparnya.
Sutoyo berpandangan, situasi demikian justru menguntungkan pihak yang sedang memegang kekuasaan karena tekanan politik dapat melemah tanpa harus dihadapi melalui langkah-langkah besar.
“Di titik inilah pemegang kekuasaan berada di atas angin. Mereka tak perlu repot merancang pertahanan politik yang rumit,” katanya.
Pernyataan Sutoyo tersebut merupakan penilaian politik atas dinamika wacana pemakzulan Gibran, bukan kepastian mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto ataupun keputusan lembaga negara yang berwenang.
Secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik, melainkan harus melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, dengan keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pihak-pihak lain yang disebut atau terkait dalam pemberitaan ini, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah. Setiap tanggapan yang diterima akan diberikan ruang pemberitaan secara proporsional.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
