spot_img
spot_img
Rabu, Oktober 28, 2026
BerandaOpiniApa Kabar Negara "Bangsa(t)" Indonesia Hari Ini?

Apa Kabar Negara “Bangsa(t)” Indonesia Hari Ini?

spot_img

Apa Kabar Negara “Bangsa(t)” Indonesia Hari Ini?

MN Lapong

Ada apa dengan “ke kita-an kita” sebagai bangsa Indonesia? Kita dengan sadar telah membiarkan suatu Anomali Kemerdekaan bekerja sempurna menjadi “Negara Bangsa(t) Indonesia! “

(1)

Kita baru saja sebagai bangsa merayakan hari kemerdekaan NKRI yang ke-81, tapi mari kita merenung apakah rakyat Indonesia sudah merdeka dalam arti yang sesungguhnya?

Kalau pake takaran Tan Malaka  tokoh bangsa yang ikut meng-aksitekturi lahirnya kemerdekaan bangsa ini dari penjajahan ratusan tahun dari kolonial Belanda, yakni “merdeka 100℅”, sepertinya Tan Malaka dkk-nya, seperti Sukarno, Agus Salim, apalagi sang guru bangsa HOS. Tjokroaminoto, mereka akan bersedih hati melihat pesatnya kemajuan negara negara lain dibanding negara Indonesia yang kita cintai ini.

Padahal sekalipun dengan sumber daya terbatas mereka bisa menjadi negara moderen yang berkemajuan di bidang IpTek, Ekonomi, Hukum, dan Politik, yang jauh lebih berkeadilan dan ber kesejahteraan melampaui bangsa Indonesia yang dianugrahi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tak terbatas di banding negara negara lain yang lebih maju tersebut.

Ada apa dengan “ke Kita-an kita” sebagai bangsa Indonesia?

Ada yang salah? Sekalipun Sudah cukup luar biasa para bapak pendiri bangsa kita telah mewariskan “dasar negara” Pancasila dan konstitusi UUD 45 yang luar biasa sebagai dasar norma, moral, sumber hukum yang secara representatif telah mewakili atau mempresentasikan dengan sempurna isi “jiwa raga” sesungguhnya bangsa ini  yang menjadi harapan lahir dan batin-nya dari tujuan yang mendasar dari kemerdekaan Rakyat Indonesia dari kolonialisme bangsa bangsa lain yang pernah menjajah bangsa ini.

BACA JUGA :  Kabinet Bayangan, Fathimah Azzahra, dan Tradisi Menghidupkan Demokrasi

(2)

Dalam bahasan “kitab kuning”, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa atau kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri. Dalam narasi universaliteit itu sulit dibantah, dan tanggung jawab itu secara moral diminta atau tak diminta hal tersebut diserahkan kepada para Umaro (pengelola negara) dan Ulama (cerdik-pandai) untuk mewujudkan kaum atau bangsa tersebut maju atau mundur/runtuh.

Sudah 81 tahun NKRI merdeka, kita melihat masih ada belasan juta rakyat kita menahan perut lapar Senin-Kemis, ada puluhan juta rakyat kita tak bermasa depan, tak terdidik dan secara ekonomi kesejahteraan tak bermasa depan, dan ada ratusan juta rakyat kita tanah semeter-pun tak dimiliki, apalagi memiliki sebuah rumah yang cukup untuk mereka bernaung.

Sementara ada segelintir manusia menguasai +/- 80℅ aset dan sumberdaya negara baik legal maupun ilegal dilindungi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya negara tersebut, yang kemudian secara bersamaan dampaknya menimbulkan kesengsaraan dan korban jiwa bagi rakyat Indonesia yang tak berdosa dan miskin alias apes hidupnya tersebut, sehingga mengalami istilah “doble mampus” di NKRI yang sudah merdeka ini.

Bagi Agus Salim melihatnya, bahwa “bangsa Indonesia ini hanya numpang di negerinya sendiri”. Dan bagi seorang Sukarno melihatnya mereka hanya “hidup terjajah oleh bangsanya sendiri.” Kolonialisme berubah dari kolonialisme londo asing ke kolonialisme londo ireng. Kemajuan yang didengun dengunkan hari ini di bidang ipoleksosbudmil dan demokrasi-HAM-nya hanya jadi alat kaum kapitalis globalis oleh sekelompok bisnis keluarga kaya di dalam dan luar negeri, keluarga 9 naga, keluarga Soros, Rochild, dan keluarga keluarga dari negara negara asing lainnya.

BACA JUGA :  Radical Break Rocky Gerung dan Operasi Sandi Yudha Prabowo

Hutan kita ratusan juta hektar di sulap jadi Sawit, tambang emas, nikel, batu bara, dll. Pantai, laut  dan pulau pulau kita dieksplotasi menjadi resort atau hunian mewah, dan menjadi korban rakyat kita yang sudah sengsara itu terusir paksa dari hunian dan sumberdaya hidup mereka satu satunya. Mengenaskan! Itu terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatra, Jawa dan pulau pulau2 lainnya di Indonesia.

Peristiwa gunung kendeng, rempang, PIK 2, Pulau Buatan Teluk Jakarta, Hutan Dayak di Kalimantan, tanah hak ulayat di Sumatra, Hak ulayat suku suku di Papua, dll di berbagai tempat sebagai bukti bahwa penjajahan dan numpang di negeri sendiri itu nyata terjadinya terhadap rakyat Indonesia hari ini.

Umaroh kita (pengelola negara) hanya jadi alat kaum kapitalis globalis, sementara ulama (cerdik pandai) kita hanya menjadi cap stempel moral bagi keserakahan sistem eksploitatif kaum kapitalis-globalis.

Umaroh kita sibuk kongkalikong  dan menyuburkan prilaku korupsi, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara ulama-nya (cerdik pandai) kita di sumpal kekritisan-nya dengan ijin tambang oleh kuasa segelintir mesin kapitalis globalis dari keluarga keluarga kaya yang menguasai konsesi konsesi sumberdaya alam NKRI.

BACA JUGA :  KETIKA MANUSIA TAKUT BERHENTI MENCIPTAKAN CIPTAANNYA

Runtuhnya integritas dan mengakarnya feodalisme di kalangan mereka yang menyuburkan longgarnya pragmatisme moral yang memicu prilaku koruptif dan hedon telah menular subur diantara mereka. Apalagi hukum hanya pura pura tegak menyentuh mereka.

Pertanyaan kita sekarang melihat situasi ini. Apakah Kita sedang membiarkan suatu Anomali Kemerdekaan bekerja sempurna menjadi “Negara Bangsat Indonesia! “(?)

Hayo kita jawablah dengan jujur.

PN 23 October 2026.


DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

BACA JUGA :  Ketika Budi Arie Mencuri Angle Politik Jokowi dan Prabowo Menuju 2029
spot_img
Must Read
spot_img
Populer
spot_img