Gatot Nurmantyo Soroti Supra-Power dan Relasi Oligark dalam Disertasi Gde Siriana
INDOVIEWNEWS.COM — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menghadiri Sidang Promosi Doktor Ilmu Politik M. Gde Siriana Yusuf di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, pada 18 September 2026.
Gatot Nurmantyo, yang dikenal sebagai salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap disertasi Gde Siriana yang mengangkat relasi oligark dan pemerintah dalam konteks politik dan tata kelola negara.
Sebagai tamu undangan, Gatot menilai disertasi tersebut memiliki relevansi penting, bukan hanya bagi studi mengenai oligarki, tetapi juga untuk memahami kepemimpinan politik dan tata kelola negara.
“Salah satu pelajaran penting dari penelitian ini adalah bahwa negara dalam praktiknya bukanlah sebuah aktor yang tunggal. Negara terdiri dari berbagai institusi dengan kewenangan, kepentingan, dan logika kerja yang berbeda,” ujar Gatot dalam paparannya.
Menurut Gatot, suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal seorang pemimpin. Lebih dari itu, kepemimpinan membutuhkan kemampuan membangun koordinasi, mengelola konflik, serta mengorkestrasi berbagai institusi.
“Karena itu, suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal seorang pemimpin, tetapi juga oleh kemampuannya dalam membangun koordinasi, mengelola konflik, dan mengorkestrasi berbagai institusi,” katanya.
Gatot kemudian menyoroti konsep aktor supra-power yang ditawarkan dalam disertasi Gde Siriana.
Menurut dia, konsep tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dapat memiliki dimensi yang melampaui struktur kewenangan formal. Seorang pemimpin dapat memiliki kapasitas politik untuk memengaruhi institusi lain sekaligus mengoordinasikan fragmentasi kelembagaan sehingga menghasilkan arah kebijakan tertentu.
“Di sinilah saya melihat relevansi konsep aktor supra-power yang ditawarkan dalam disertasi ini,” ujar Gatot.
Dalam perspektif teoritis, Gatot merujuk pada pemikiran Aristoteles yang memahami oligarki sebagai bentuk kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang, terutama mereka yang memiliki kekayaan.
Ia juga menyebut pemikiran Robinson dan Hadiz (2004) serta Winters (2013) yang menunjukkan bahwa oligarki tidak semata-mata dapat dipahami sebagai sebuah rezim, melainkan juga sebagai pola relasi kekuasaan yang dapat bertahan dalam berbagai sistem politik, termasuk demokrasi.
“Konteks Indonesia hari ini juga menunjukkan bahwa relasi antara kepemimpinan politik, institusi negara, dan kekuatan ekonomi tetap menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji,” kata Gatot.
Ia kemudian mencontohkan dinamika kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Gatot, pada 2017 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan proyek reklamasi. Namun, setelah itu muncul persoalan terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau-pulau reklamasi yang sebelumnya dihentikan.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan politik tidak selalu berakhir pada satu keputusan formal, melainkan berinteraksi dengan berbagai institusi, kepentingan, dan mekanisme kebijakan,” jelasnya.
Gatot menilai disertasi Gde Siriana menjadi menarik bukan hanya untuk memahami dinamika relasi oligark dan pemerintah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, tetapi juga untuk melihat bagaimana kepemimpinan politik bekerja di tengah fragmentasi kelembagaan dan kontestasi kepentingan.
“Disertasi ini menjadi menarik bukan hanya untuk memahami dinamika relasi oligark dan pemerintah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, tetapi juga untuk melihat lebih jauh bagaimana kepemimpinan politik bekerja di tengah fragmentasi kelembagaan dan kontestasi kepentingan,” tutur Gatot.
Pada akhir paparannya, Gatot mengucapkan selamat kepada Gde Siriana atas capaian akademiknya.
Ia berharap kontribusi konseptual mengenai supra-power serta temuan mengenai dinamika relasi kekuasaan dalam disertasi tersebut dapat terus dikembangkan untuk memperkaya studi tentang kepemimpinan politik, kapasitas negara, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
“Semoga kontribusi konseptual mengenai supra-power dan temuan mengenai dinamika relasi kekuasaan dalam disertasi ini dapat terus dikembangkan untuk memperkaya studi tentang kepemimpinan politik, kapasitas negara, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia,” pungkas Gatot.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
