Guru Besar Unair: Soal Ijazah dan Putusan MK Melemahkan Jokowi-Gibran
INDOVIEWNEWS.COM— Persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi melemahkan posisi politik dan moral Jokowi dan anak pertamanya. Di tengah perkembangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga mendapat sorotan karena dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap pengaruh politik mantan Presiden Jokowi.
Pandangan tersebut disampaikan guru besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto, Senin (26/10/2026).
Dalam pernyataannya, Henri mengaku pernah percaya terhadap citra dan penampilan Jokowi yang dinilainya berhasil membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya kalangan bawah.
“Saya pernah percaya dan tertipu juga dengan ucapan dan penampilan yang penuh polesan,” ujarnya.
Menurut dia, hingga kini masih banyak masyarakat yang menilai Jokowi sebagai sosok pemimpin yang berhasil, terutama karena pembangunan infrastruktur selama dua periode pemerintahannya. Keberhasilan yang terlihat secara fisik itu, menurutnya, turut membentuk persepsi positif masyarakat terhadap mantan presiden tersebut.
Henri menilai penampilan Jokowi yang terkesan sederhana membuat sebagian masyarakat merasa memiliki kedekatan dengannya. Bagi kelompok masyarakat tertentu, kesederhanaan tersebut dianggap lebih penting dibandingkan formalitas pendidikan tinggi maupun kritik terhadap rekam jejak seorang pemimpin.
Akibatnya, kata dia, kritik terhadap Jokowi kerap dipandang sebagai bentuk kebencian politik atau kekecewaan pihak yang kalah dalam kontestasi politik.
“Bagi para pendukung setianya, Jokowi itu dilihat jauh lebih bagus dibanding Prabowo. Nilai kelebihan Jokowi itulah yang terus disuarakan para buzzer dan para pembelanya di berbagai media dan kesempatan,” katanya.
Henri menilai persoalan yang lebih mendasar bukan hanya soal popularitas seorang tokoh, melainkan dampak budaya politik yang berkembang selama bertahun-tahun.
Ia mengkhawatirkan munculnya kecenderungan masyarakat untuk menoleransi persoalan kejujuran, perilaku curang, dan strategi politik yang dianggap sah selama berhasil memenangkan kekuasaan.
Menurutnya, demokrasi seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik atau kemenangan dalam pemilihan umum. Integritas, etika, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip konstitusional juga menjadi ukuran penting dalam menilai kepemimpinan nasional.
Ia juga mengkritik pembangunan infrastruktur yang dinilainya kerap dipromosikan sebagai keberhasilan pemerintahan tanpa pembahasan yang memadai mengenai konsekuensi pembiayaannya.
Pembangunan yang dibiayai utang, menurut dia, dapat menimbulkan persoalan fiskal dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi kemampuan negara menghasilkan manfaat ekonomi yang sepadan.
“Pembangunan infrastruktur yang ‘nampak sukses’ itu aslinya membawa bom waktu, saat tagihan-tagihan utang harus dibayarkan,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, Henri menyoroti stabilitas politik pada masa pemerintahan sebelumnya. Stabilitas yang terlihat di permukaan, menurutnya, belum tentu mencerminkan demokrasi yang sehat apabila hubungan kekuasaan justru membuat partai politik kehilangan independensi dalam menentukan sikap.
Ia menilai persoalan etika demokrasi, kualitas institusi politik, dan ketergantungan terhadap pihak asing merupakan tantangan jangka panjang yang perlu dibahas secara terbuka.
Meski demikian, penilaian mengenai dampak utang, independensi partai politik, dan ketergantungan terhadap asing tersebut memerlukan pengujian melalui data ekonomi, kebijakan, serta bukti yang dapat diverifikasi.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Henri mengaku tidak sepenuhnya optimistis bahwa pemerintahan Prabowo mampu memperbaiki seluruh persoalan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, Prabowo masih memberikan ruang bagi kepentingan politik Jokowi dan mempertahankan kesinambungan sejumlah kebijakan maupun hubungan politik dengan orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi.
“Prabowo itu mix signal. Kesannya dia berkuasa, tapi tak mampu menghilangkan bayang-bayang mantan bos yang dulu mengangkatnya jadi jenderal penuh dan jadi kepala negara,” katanya.
Ia menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Prabowo memang berbeda dari Jokowi. Namun, perbedaan tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya pemutusan hubungan politik secara menyeluruh antara keduanya.
Dalam pandangannya, hubungan Prabowo dan Jokowi saat ini tidak lagi seharmonis pada awal pemerintahan. Kendati demikian, ia menilai keduanya masih memiliki kepentingan politik yang membuat hubungan tersebut tetap terjaga.
“Walau sekarang sudah tidak seharmonis di awal-awal pemerintahan, tapi Prabowo nampak tak berani putus total apalagi berhadap-hadapan,” ujarnya.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
