Pengamat Bongkar Makna “Free Palestine” Prabowo: Amanah Konstitusi dan Balance of Power
INDOVIEWNEWS.COM— Teriakan Presiden Prabowo Subianto, “Free Palestine”, dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026), ternyata tidak hanya menjadi perhatian publik Indonesia.
Pernyataan tersebut turut mendapat sorotan media Israel. Salah satunya The Times of Israel yang menempatkan seruan Prabowo itu dalam perbandingan dengan pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025.
Dalam laporan berjudul “Indonesian president chants ‘Free Palestine’ during speech, nearly a year after sympathizing with Israel at UN”, The Times of Israel menyoroti bahwa Prabowo hampir setahun sebelumnya mengakhiri pidatonya di PBB dengan ucapan “Shalom”.
Media tersebut juga mencatat pernyataan Prabowo pada forum PBB mengenai pentingnya mengakui, menghormati dan menjamin keamanan Israel sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian melalui solusi dua negara.
Sorotan serupa juga muncul dari media penyiaran Israel KAN. Perhatian media Israel tersebut menunjukkan bahwa perubahan penekanan retorika Prabowo terhadap isu Palestina dan Israel menjadi bagian dari pengamatan publik internasional terhadap arah diplomasi Indonesia.
Namun, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat pernyataan Prabowo tidak tepat jika dibaca hanya sebagai perubahan sikap dari mendukung Israel menjadi mendukung Palestina.
Menurut Amir, langkah Prabowo justru dapat dibaca sebagai bagian dari strategi balance of power, yakni upaya menjaga ruang gerak Indonesia dalam lingkungan geopolitik yang kompleks dengan tidak menempatkan Indonesia secara eksklusif pada satu poros kekuatan.
“Prabowo menjalankan politik balance of power. Jadi jangan melihat satu pernyataan secara parsial. Politik luar negeri Indonesia harus dibaca dalam keseluruhan kepentingan nasional dan posisi Indonesia di tengah pertarungan kepentingan global,” ujar Amir kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, seruan “Free Palestine” di Gontor memiliki dimensi diplomatik sekaligus konstitusional. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki akar panjang dalam politik luar negeri Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Konstitusi juga menegaskan tujuan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Karena itu, ketika Prabowo mengatakan Free Palestine, menurut saya dia sedang menjalankan amanah konstitusi. Indonesia sejak awal berdiri membawa pesan anti-penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa,” kata Amir.
Amir menilai seruan tersebut juga tidak otomatis berarti Indonesia meninggalkan pendekatan diplomatik yang selama ini dikembangkan Prabowo terhadap konflik Palestina-Israel.
Dalam pidatonya di PBB pada September 2025, Prabowo memang menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara. Ia menyatakan bahwa Palestina harus menjadi negara merdeka, sementara keamanan Israel juga harus dijamin sebagai bagian dari perdamaian.
“Di sinilah kita melihat kecerdikan diplomasi. Indonesia tidak harus memilih antara Palestina atau Israel dalam pengertian memusuhi salah satunya. Indonesia bisa mendorong Palestina merdeka sekaligus mendukung perdamaian dan keamanan kawasan,” ujar Amir.
Menurutnya, politik balance of power memungkinkan Indonesia tetap mempunyai hubungan dan komunikasi dengan berbagai kekuatan, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri.
“Jadi ucapan Shalom di PBB tidak harus dipertentangkan dengan Free Palestine di Gontor. Keduanya harus dibaca dalam kerangka diplomasi Indonesia yang ingin menjaga kepentingan nasional sekaligus memperjuangkan perdamaian,” katanya.
Seruan Prabowo di Gontor juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Setelah Presiden meneriakkan “Free Palestine”, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdalfatah A.K. Alsattari menghampiri Prabowo dan mengalungkan keffiyeh Palestina ke leher Presiden.
Prabowo kemudian memeluk sang dubes dan melanjutkan pidatonya dengan mengenakan keffiyeh tersebut. Peristiwa itu disambut sorakan dan tepuk tangan para santri, alumni serta tamu undangan.
Sekretariat Kabinet mencatat bahwa dalam pidato tersebut Prabowo mengaitkan penderitaan rakyat Palestina dengan kebutuhan Indonesia untuk menjadi negara yang kuat.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak akan mampu membantu bangsa lain apabila Indonesia sendiri tidak memiliki kekuatan nasional yang memadai. Karena itu, persoalan Palestina dalam pidatonya kemudian dihubungkan dengan pendidikan, pembangunan sumber daya manusia dan penguatan Indonesia.
Bagi Amir, pesan tersebut penting dalam perspektif geopolitik.
“Prabowo tidak hanya mengatakan kasihan kepada Palestina. Dia mengatakan Indonesia harus kuat. Ini pesan geopolitik yang penting. Solidaritas terhadap Palestina harus dibarengi dengan pembangunan kekuatan nasional Indonesia,” jelasnya.
Amir mengatakan posisi Indonesia terhadap Palestina juga telah berulang kali ditegaskan melalui jalur diplomasi resmi.
Kementerian Luar Negeri menyebut Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan melalui berbagai forum internasional, termasuk PBB, OKI dan Gerakan Non-Blok. Indonesia juga menempatkan solusi dua negara sebagai dasar penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Bahkan dalam berbagai forum internasional, Indonesia menegaskan dukungan terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta menolak pemindahan paksa rakyat Palestina.
“Jadi kalau media Israel sekarang menyoroti Free Palestine yang disampaikan Prabowo, itu memang menarik secara politik. Tetapi bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan kebijakan yang baru muncul sekarang,” ujar Amir.
Ia menilai perhatian media Israel justru memperlihatkan bahwa setiap pernyataan Presiden Indonesia mengenai Palestina mempunyai konsekuensi geopolitik yang lebih luas.
“Indonesia adalah negara besar dengan penduduk Muslim terbesar dan mempunyai posisi strategis dalam politik global. Setiap pernyataan presidennya mengenai Palestina tentu akan dibaca oleh Israel, negara-negara Arab, Amerika Serikat, Eropa, Rusia, China dan negara-negara lainnya,” katanya.
Menurut Amir, karena itu Prabowo harus menjaga keseimbangan antara prinsip dan kepentingan nasional.
“Prinsipnya jelas, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tetapi pelaksanaannya membutuhkan diplomasi yang realistis. Itulah mengapa saya melihat pendekatan Prabowo sebagai balance of power,” pungkas Amir.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
