SMRC Bongkar Anjloknya Harapan Publik: Dua Tahun Prabowo, Warga Makin Yakin Indonesia Salah Arah
INDOVIEWNEWS.COM– Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai perubahan besar dalam persepsi masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa. Jika pada Oktober 2024 sebanyak 83 persen masyarakat menilai Indonesia berada di jalur yang benar, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026 menunjukkan angka tersebut turun menjadi 47,7 persen.
Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad, menilai penurunan tersebut menjadi sinyal serius bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, harapan besar masyarakat ketika Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 kini menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Dalam keterangannya pada 13 Oktober 2026, Saidiman menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan Prabowo, masyarakat memiliki optimisme tinggi terhadap masa depan Indonesia. Berbagai janji politik, mulai dari makan bergizi gratis, pendidikan tanpa biaya, pembangunan rumah, swasembada pangan hingga pertumbuhan ekonomi 9 persen, ikut membangkitkan harapan publik.
“Pada pokoknya Prabowo akan membawa negeri ini menjadi baldatun tayyibatun. Pemerintahan baru kala itu sukses membangkitkan harapan. Negara kita ada di atas rel yang benar,” tulis Saidiman.
Namun, menurut Saidiman, optimisme tersebut mengalami penurunan seiring memburuknya sentimen masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja presiden.
Berdasarkan angka survei SMRC Oktober 2026 yang disampaikan Saidiman, hanya 47,7 persen masyarakat yang menilai Indonesia masih berada di jalur yang benar. Sementara itu, 34,3 persen menyatakan Indonesia sedang menuju arah yang salah dan 18 persen lainnya belum memiliki kepastian penilaian.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kurang dari separuh responden masih memiliki keyakinan terhadap arah perjalanan bangsa. Sebaliknya, jika kelompok yang menilai salah arah dan yang masih ragu digabungkan, terdapat 52,3 persen responden yang belum menyatakan keyakinan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat.
Saidiman menggunakan analogi sebuah bus yang sedang melaju untuk menggambarkan situasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, ketika lebih dari separuh penumpang tidak yakin bus akan sampai ke tujuan yang benar, muncul sejumlah kemungkinan. Penumpang dapat meminta sopir diganti, melancarkan protes sepanjang perjalanan, atau bahkan memaksa bus berhenti dan mencari kendaraan lain.
Analogi tersebut menggambarkan risiko politik yang dapat muncul ketika pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketidakpuasan publik tidak selalu berhenti sebagai kritik, tetapi berpotensi berkembang menjadi tekanan politik yang lebih besar apabila tidak direspons melalui perubahan kebijakan.
Meski demikian, penurunan persepsi mengenai arah bangsa tidak otomatis berarti masyarakat menghendaki pergantian presiden. Angka survei tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan mengenai meningkatnya keraguan publik terhadap perjalanan pemerintahan dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Bagi Saidiman, persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana memulihkan harapan masyarakat yang sempat tumbuh tinggi pada awal masa jabatan Prabowo.
Saidiman menilai kepercayaan publik masih mungkin dipulihkan, tetapi membutuhkan perbaikan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengusulkan sejumlah langkah yang menurutnya perlu dipertimbangkan Presiden Prabowo.
Pertama, memangkas ukuran kabinet dan mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Menurutnya, efektivitas pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kabinet, bukan semata-mata pembagian posisi politik.
Kedua, menghentikan militerisasi ruang sipil dan mengembalikan militer pada fungsi profesionalnya. Ia menekankan pentingnya menjaga batas yang jelas antara urusan pertahanan dan ranah sipil.
Ketiga, mengevaluasi secara radikal program-program populis yang menyerap anggaran negara apabila hasil pelaksanaannya tidak jelas. Evaluasi tersebut, menurut Saidiman, diperlukan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengorbankan prioritas pembangunan lainnya.
Keempat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan dengan menjaga independensi lembaga peradilan. Ia juga mendorong keberadaan kekuatan oposisi yang signifikan agar pemerintah memiliki pengawasan politik yang kritis.
Selain itu, Saidiman meminta pemerintah menghentikan apa yang ia sebut sebagai cengkeraman rezim terhadap media dan kampus, serta penetrasi istana terhadap kelompok masyarakat sipil. Ia juga menekankan perlunya sistem meritokrasi dalam mutasi maupun penggantian pejabat publik.
Berbagai usulan tersebut memperlihatkan bahwa kritik Saidiman tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap presiden, tetapi juga menyentuh persoalan kelembagaan, kebebasan sipil, kualitas birokrasi, dan keseimbangan kekuasaan.
Turunnya persentase masyarakat yang menilai Indonesia berada di jalur yang benar dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 47,7 persen pada Oktober 2026 merupakan perubahan yang patut mendapat perhatian serius.
Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca secara proporsional. Penilaian tentang arah bangsa berbeda dengan pertanyaan mengenai pilihan politik, dukungan terhadap presiden, atau keinginan untuk mengganti pemerintahan. Untuk menyimpulkan penyebab penurunan dan tingkat dukungan terhadap kebijakan tertentu, diperlukan data survei lain, termasuk tren kepuasan presiden, evaluasi ekonomi, serta rincian metodologi penelitian.
Pemerintah juga perlu menjelaskan capaian program prioritas, realisasi anggaran, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perdebatan mengenai kinerja pemerintahan dapat bertumpu pada data, bukan hanya klaim keberhasilan maupun kritik politik.
Pesan utama Saidiman adalah bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya melalui janji baru. Pemerintah harus menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, memperbaiki kualitas kebijakan, dan membuka ruang pengawasan yang sehat.
Ia mengingatkan bahwa jika perbaikan mendasar tidak dilakukan, masyarakat bisa semakin meragukan kemampuan pemerintahan membawa Indonesia mencapai tujuan yang dijanjikan.
Temuan lengkap survei tersebut, menurut Saidiman, dapat disimak melalui program Bedah Politik bersama Prof. Saiful Mujani di kanal YouTube SMRC TV.
Bagi pemerintahan Prabowo, tantangannya bukan hanya mempertahankan kekuasaan hingga akhir masa jabatan, melainkan membuktikan bahwa optimisme yang dibangun ketika pelantikan benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan rakyat.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
