Sutoyo Abadi: Jebakan Dengan Ilusi dan Pola Yang Sama, Prabowo Tidak Akan Adili Jokowi
INDOVIEWNEWS.COM— Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menilai kategori Jokowi sebagai penghianat negara dan rekayasa menjual kedaulatan negara sudah selayaknya untuk diadili. Namun harapan publik agar Prabowo Subianto mengadili Joko Widodo disebutnya hanya tinggal harapan dan kesia-siaan politik.
“Kategori Jokowi sebagai penghianat negara, rekayasa menjual kedaulatan negara sudah selayaknya untuk diadili. Hanya harapan publik agar Prabowo Subianto mengadili Joko Widodo, harapan tinggal harapan adalah sebuah kesia-siaan politik,” kata Sutoyo Abadi dalam keterangan tertulisnya, Ahad (25/10/2026).
Menurut Sutoyo, tidak mungkin seorang penguasa mengadili sekutu utamanya sendiri, sementara keduanya kini berada dalam satu alam kekuasaan yang sama.
“Bagaimana mungkin seorang penguasa mengadili sekutu utamanya sendiri, sementara keduanya kini berdiam di dalam satu alam kekuasaan yang sama,” ujar Sutoyo.
Ia menilai rezim baru justru mempertontonkan kontinuitas dinasti dan politik bagi-bagi kursi, bukan pembersihan politik atau penegakan hukum.
“Jangankan melakukan pembersihan politik atau penegakan hukum, rezim baru justru mempertontonkan kontinuitas dinasti dan politik bagi-bagi kursi,” kata Sutoyo.
Sutoyo mencontohkan peran dominan figur-figur lama, seperti ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
“Peran dominan figur-figur lama, seperti ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), adalah bukti telanjang bahwa konsolidasi ini bukan tentang keadilan, melainkan pembagian jatah kekuasaan,” ungkap Sutoyo.
Di tengah kebuntuan institusional tersebut, wacana people power atau pengadilan rakyat kerap digaungkan sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun Sutoyo mempertanyakan apakah gerakan rakyat bisa lahir di tengah kendali algoritma digital.
“Di tengah kebuntuan institusional tersebut, wacana people power atau pengadilan rakyat kerap digaungkan sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun, di era hari ini, benarkah gerakan rakyat (people power) bisa lahir ditengah kendali algoritma digital setiap gerakan udah cukup merasa berjuang,” ujarnya.
Ia menilai wacana perlawanan yang bising di media sosial, seperti TikTok dan platform digital lainnya, mayoritas bukan gerakan kesadaran publik, melainkan komodifikasi isu demi motif bisnis semata.
“Di sinilah letak ironi terbesar kita, wacana perlawanan yang bising di media sosial, seperti TikTok dan platform digital lainnya, mayoritas bukanlah gerakan kesadaran publik, melainkan komodifikasi isu demi motif bisnis semata,” kata Sutoyo.
Menurutnya, publik tidak lagi diposisikan sebagai warga negara yang kritis, melainkan sekadar sales gratisan yang dimobilisasi untuk share, like, dan comment demi mendongkrak engagement.
“Publik tidak lagi diposisikan sebagai warga negara yang kritis, melainkan sekadar sales gratisan yang dimobilisasi untuk share, like, dan comment demi mendongkrak engagement,” ucap Sutoyo.
Sutoyo menyebut masyarakat hari ini telah terjebak dalam berhala baru, algoritma digital yang dipertuhankan.
“Masyarakat hari ini telah terjebak dalam berhala baru algoritma digital yang dipertuhankan. Ketika narasi politik dan kemarahan publik sepenuhnya disetir oleh algoritma demi rupiah dan atribusi trafik, maka gerakan rakyat pun kehilangan taji dan idealismenya,” ungkap Sutoyo.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut pergerakan masih terjebak dengan ilusi dan pola yang sama.
“Pergerakan masih terjebak dengan ilusi dan pola yang sama. Pada akhirnya, perlawanan yang riuh di media sosial, terekam masih hanyalah ilusi, sebuah komoditas bisnis yang dikemas seolah-olah perlawanan, padahal status quo terus berjalan tanpa hambatan,” pungkas Sutoyo Abadi.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan tertulis Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi yang diterima redaksi. Seluruh pernyataan, penilaian, dan tudingan dalam berita ini merupakan pendapat dan tanggung jawab penuh narasumber yang bersangkutan, bukan sikap atau kesimpulan redaksi media ini. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
