Sutoyo Abadi: Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional Pusat RRC Disebut Kuasai dan Kendalikan Nusantara
INDOVIEWNEWS.COM— Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menyampaikan kritik keras mengenai arah geopolitik dan kekuasaan di Indonesia. Dalam pernyataannya, Ahad (4/10/2026), Sutoyo mengangkat judul “Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional Pusat RRC Kuasai dan Kendalikan Nusantara.”
Sutoyo menyinggung pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, Purbaya merupakan salah satu tokoh ekonomi yang sebenarnya memahami kondisi Indonesia yang disebutnya berada dalam jajahan RRC.
“RM. Purbaya Yudhi Sadewa (mantan Menkeu) salah satu tokoh ekonomi yang sebenarnya paham betul Indonesia dalam jajahan RRC. Ketika akan bergerak cepat untuk bertindak, langsung dicopot jabatannya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo,” kata Sutoyo.
Purbaya memang telah digantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada September 2026. Kementerian Keuangan mencatat adanya serah terima jabatan dari Purbaya kepada Suahasil, sementara ANTARA juga melaporkan Suahasil dilantik Presiden Prabowo sebagai Menkeu menggantikan Purbaya pada 14 September 2026.
Namun, mengenai alasan pencopotan Purbaya yang dikaitkan dengan dugaan agenda RRC, hal tersebut merupakan analisis dan tudingan Sutoyo, bukan keterangan resmi pemerintah.
Menurut Sutoyo, “Agenda Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional Pusat RRC (pelaksana Oligarki hitam) kuasai Indonesia sangat rapi terencana dan terstruktur dengan tahapan dan capaian yang terukur.”
Ia menyebut Indonesia telah dipaksa masuk dalam percaturan perangkap geopolitik RRC yang dinamainya “lebensraum dan frontier Taipan Oligarki (RRC)”.
“‘Lebensraum,’ adalah kebijakan Nazi Jerman yang diadopsi RRC untuk memperluas wilayah dengan menganeksasi negara lain untuk menyediakan tanah dan sumber daya material bagi rakyat Cina, mengusir penduduk asli (kaum pribumi) dengan kekerasan bahkan akan dimusnahkan,” ujar Sutoyo.
Sutoyo kemudian menjelaskan istilah “frontier” yang digunakannya.
“‘Frontier,’ adalah istilah untuk daerah yang belum didiami di luar pemukiman, oleh Taipan Oligarki (RRC) akan direbut dan dikuasai dengan paksa untuk disulap sebagai daerah pemukiman etnis Cina,” katanya.
Menyinggung 23 Nota Kesepahaman Indonesia-China
Sutoyo juga mengaitkan pandangannya dengan penandatanganan 23 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-China pada 26 April 2019 di Beijing.
“Indonesia dijebak RRC dengan 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU) telah diteken setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4/2019),” kata Sutoyo.
Catatan publik menunjukkan memang terdapat penandatanganan 23 MoU antara perusahaan Indonesia dan China dalam Forum Bisnis yang digelar di sela-sela Konferensi Kerja Sama Internasional Sabuk Jalan atau Belt and Road Forum (BRF) II di Beijing pada 26 April 2019. Saat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan penandatanganan tersebut.
Sutoyo kemudian menyampaikan kritiknya terhadap proses politik yang menurutnya berlangsung setelah itu.
“Tragis, sadis dan ironis, prosesnya sejak memerankan Presiden Jokowi sebagai boneka dan operator RRC menggilas Nusantara berjalan mulus tanpa hambatan,” ujarnya.
Menurut dia, penguasaan terhadap Indonesia tidak harus dilakukan melalui kekuatan militer.
“Untuk mempercepat dan memperlacar tidak perlu tangan besi dengan kekuatan militer. Cukuplah dengan ternak penguasa dari pusat sampai lapisan kekuasaan terbawah, semuanya limbung dan linglung.”
Sutoyo melanjutkan dengan pernyataan yang lebih keras mengenai penguasaan sumber daya alam.
“Untuk melumpuhkan Indonesia tidak perlu menggunakan kekuatan senjata (perang) cukuplah dengan membagikan sedikit sisa atau remah remah dari hasil jarahan Sumber Daya Alam dijadikan angpao sebagai makanan harian ternaknya yang sudah, lumpuh, patuh dan jinak.”
Ia menilai publik tidak menyadari dampak dari berbagai kesepakatan tersebut.
“Semua terlelap tidur nyenyak, ketika dampak dari MOU yang sesungguhnya murni Agenda Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional Pusat RRC untuk menguasai Nusantara. Indonesia benar benar berantakan,” kata Sutoyo.
Disebut Menyasar Ipoleksosbudhankam
Sutoyo juga menilai agenda yang dituduhkannya tidak hanya menyasar bidang politik dan ekonomi.
“Masuk ke jantung negara bukan hanya pada sasaran Politik dan Ekonomi, Persatuan Komunis Chung Kuo Internasional Pusat RRC ikut menyergap dan menguasai Ipoleksosbudhankam dalam kendalinya,” ujarnya.
Ia kemudian menyebut lembaga-lembaga negara dan kondisi masyarakat.
“Setelah berhasil melumpuhkan dan menguasai kekuasaan lembaga Kepresidenan, lembaga perwakilan rakyat (MPR/DPR) dan Lembaga Peradilan, nyasar kekuatan rakyat juga di lumpuhkan.”
Sutoyo menambahkan:
“Rakyat diadu domba, disesatkan melalui media, setiap hari bertarung sibuk luar biasa dengan pengalihan isu sampah di media.”
Lebih lanjut, Sutoyo menyatakan bahwa kekuasaan politik pemerintah, eksekutif, dan yudikatif disebutnya telah berada dalam kendali kekuatan yang ia sebut “Chung Kuo Internasional Pusat RRC.”
“Kekuasaan politik pemerintah, Executive dan Yudikatif sudah dalam genggaman Kekuatan Chung Kuo Internasional Pusat RRC. Anehnya rezim justru sebagai operator dan bonekanya, kolaborasi dengan Taipan Etnis Cina total sudah menguasai Nusantara,” kata Sutoyo.
Seluruh pernyataan mengenai adanya kendali RRC, “operator dan boneka”, serta penguasaan lembaga-lembaga negara tersebut merupakan pandangan dan tudingan Sutoyo Abadi. Tidak terdapat dalam bahan pernyataannya keterangan atau bukti independen yang disertakan untuk mendukung tudingan tersebut.
Di bagian akhir, Sutoyo memperingatkan kondisi Indonesia apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah yang menurutnya diperlukan.
“Apabila rezim tidak segera pulih kesadarannya tetap limbung, tuli dan dan buta, Indonesia dalam kendali penjajahan.”
Sutoyo kemudian menutup pernyataannya dengan kalimat:
“Kabinet Merah Putih sadar atau tidak akan berubah menjadi Kabinet Kuning (lambang kematian).”
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
