Mantan Danjen Kopassus: Presiden dan Kabinetnya Budek serta Picek
INDOVIEWNEWS.COM— Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai persoalan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan langkah teknis aparat, tetapi juga menyangkut pengaruh pemerintah terhadap lembaga penegak hukum.
Soenarko menyampaikan pandangan tersebut ketika menanggapi persoalan hukum yang dirasakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Menurut dia, apa yang dialami Abraham Samad perlu dilihat dari sisi teknis hukum sekaligus posisi lembaga penegak hukum dalam struktur kekuasaan negara.
“Saya kira yang dirasakan Abraham Samad langkah teknis hukum. Lembaga penegak hukum ada yang mengendalikan, itu pemerintah. Yang atas presiden,” kata Soenarko dalam dialog nasional bertemakan “Menyingkap Skandal Asabri Jiwasraya dan Tinjauan Yuridis Perampasan Aset”, Rabu (16/9/2026).
Menurut Soenarko, penegakan hukum yang jujur dan profesional membutuhkan pemerintahan yang bersih. Ia menilai selama pemerintah dan kabinet belum menunjukkan kebersihan dalam menjalankan pemerintahan, independensi serta profesionalitas lembaga penegak hukum akan terus menjadi persoalan.
“Selama presiden dan kabinet tidak bersih, untuk membangun negeri, lembaga penegak hukum bekerja jujur dan profesional,” ujarnya.
Soenarko bahkan melontarkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum. Ia menyebut proses yang berlangsung di sejumlah lembaga penegak hukum seperti sebuah dagelan.
“Dagelan semua lembaga penegak hukum. Presiden dan kabinet picek dan budek,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan kritik Soenarko terhadap pemerintah yang dinilainya belum mampu memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana prinsip negara hukum.
Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lembaga penegak hukum bekerja berdasarkan hukum, bukan kepentingan kekuasaan.
Karena itu, Soenarko mengatakan suara masyarakat yang mengkritisi kondisi penegakan hukum pada dasarnya merupakan tuntutan agar pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai konstitusi.
“Kita bersuara, minta pemerintah melaksanakan konstitusi,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, media memberi ruang untuk tanggapan dari pihak-pihak terkait yang disebutkan narasumber. Media akan menayangkan tanggapan tersebut.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
