Putusan MK Soal Ijazah Gibran, Aktivis Nicho Silalahi Desak PDIP Jadi Pioneer Pemakzulan
INDOVIEWNEWS.COM –Aktivis pergerakan Nicho Silalahi melontarkan pernyataan keras menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Wakil Presiden. Pernyataan tersebut diunggah melalui akun media sosial X pada Rabu (8/10/2026).
Dalam unggahannya, Nicho menyebut putusan MK sudah sangat jelas terkait kepemilikan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Putusan @officialMKRI sudah sangat jelas, mereka dengan gamblang mengatakan kalau si Anak Haram Konstitusi itu tidak memiliki bukti kepemilikan ijazah, atas putusan itu sudah seharusnya Anak Haram Konstitusi di Malzulkan karena tidak memiliki Ijazah sebagai syarat utama untuk pencalonannya,” tulis Nicho Silalahi dikutip Indoviewnews, Rabu (8/10/2026).
Lebih lanjut, Nicho menyoroti mekanisme pemakzulan yang menurutnya berada di tangan DPR RI. Ia secara spesifik menyebut PDI Perjuangan sebagai partai yang seharusnya mengambil inisiatif.
“Mekanisme Pemakzulan itu ada di @DPR_RI dan Partai Politik yang di khianati oleh bapaknya adalah @PDI_Perjuangan, seharusnya itu partai yang menjadi Pioneer untuk mendorong agenda Pemakzulan Anak Haram Konstitusi,” tegasnya.
Nicho juga memberikan kritik tajam jika PDIP tidak memanfaatkan momentum putusan MK tersebut.
“Jika @PDI_Perjuangan tidak memanfaatkan momentum ini maka publik akan melihat kalau perang terhadap Bapaknya Anak Haram Konstitusi hanyalah Drama dan Sandiwara Murahan,” ujarnya.
Di akhir cuitannya, Nicho menantang kader PDIP di Senayan untuk membuktikan sikap politiknya.
“Mari kita simak bersama apakah kader @PDI_Perjuangan yang ada di senayan itu para petarung Demokrasi atau cuma sebatas begundal yang menjadi Banci Kamera untuk menghadirkan Drama Paling Memuakkan dan Menjijikkan Itu,” tutup Nicho.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Mahkamah Konstitusi, DPR RI, PDI Perjuangan, maupun pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pernyataan aktivis Nicho Silalahi tersebut. Redaksi membuka ruang pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan keberimbangan informasi.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
