DIAMNYA PRABOWO ADALAH BOM WAKTU: Saatnya Presiden Menentukan Sikap Soal Gibran
Hasanuddin
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan penggunaan dokumen palsu oleh Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden telah dibacakan.
Publik menunggu.
Pasar menunggu.
Dunia internasional menunggu.
Yang ditunggu hanya satu: sikap Prabowo Subianto.
Namun hingga hari ini, tidak ada satu kata pun keluar dari Presiden.
Tidak sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang menguasai 60% kursi parlemen.
Istana sunyi. Kartanegara sunyi.
Diam ini yang justru membuat gaduh.
Dalam politik, kekosongan sikap akan diisi oleh spekulasi.
Dan spekulasi itulah yang sekarang merusak ekonomi dan politik kita.
I. MENGAPA DIAMNYA PRABOWO BERBAHAYA?
Prabowo hari ini memegang dua kunci sekaligus, dan tanpa dua kunci itu pintu impeachment tidak akan pernah terbuka.
1. Sebagai Presiden:
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 jelas, proses pemakzulan wakil presiden harus melalui DPR dan MPR.
Secara konstitusional Presiden tidak terlibat.
Tapi secara politik, semua orang tahu: tanpa restu Presiden, koalisi besar tidak akan berani menggelar sidang.
Para ketua fraksi menunggu kode.
2. Sebagai Ketua Umum Gerindra:
Gerindra adalah panglima koalisi.
Jika Gerindra diam, Golkar diam, PAN diam, Demokrat diam.
Proses impeachment akan mati di lobi, bukan di paripurna.
Akibat dari diam ini sangat nyata:
– Politik menjadi liar.
Karena tidak ada saluran resmi, rakyat turun ke jalan, kampus bersuara, para purnawirawan bersurat.
Kegaduhan berpindah dari parlemen ke jalanan.
Ini pola paling berbahaya dalam demokrasi.
– Ekonomi menjadi taruhan.
Investor paling takut pada ketidakpastian hukum.
Ketika status Wakil Presiden sah atau tidak sah secara hukum menggantung, tanpa kepastian dari Presiden, rupiah tertekan, IHSG fluktuatif, dan rating Indonesia di mata lembaga internasional menjadi wait and see.
Kerugian ekonomi akibat ketidakpastian ini jauh lebih besar daripada kerugian politik sesaat.
– Legitimasi Pemerintahan Tergerus.
Prabowo dipilih rakyat untuk menjadi negarawan, bukan manajer koalisi.
Jika ia terlihat melindungi dugaan pelanggaran konstitusi demi menjaga koalisi, maka wibawanya sebagai Presiden yang di atas semua golongan akan runtuh.
II. APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PRABOWO?
Sejarah akan mencatat Prabowo bukan sebagai Ketua Umum partai, tapi sebagai Presiden ke-8. Untuk itu ia harus keluar dari jebakan diam.
Ada 3 langkah negarawan yang harus ia ambil:
1. Pisahkan Jabatan Presiden dan Ketua Umum.
Sebagai Presiden, Prabowo harus menyatakan secara terbuka: “Saya menghormati putusan MK dan menyerahkan sepenuhnya proses konstitusional kepada DPR/MPR sesuai UUD 1945. Pemerintah tidak akan mengintervensi.”
Kalimat ini saja cukup untuk mendinginkan pasar dan mengembalikan proses ke koridor konstitusi.
Ia tidak perlu menyatakan Gibran bersalah atau tidak.
Ia hanya perlu menjadi wasit, bukan pemain.
Sebagai Ketua Umum Gerindra, ia harus membebaskan fraksi Gerindra di DPR untuk bersikap sesuai hati nurani konstitusional, bukan instruksi koalisi.
Jika Gerindra memberi kebebasan, partai lain akan berani bersuara.
2. Jangan Lindungi Pribadi, Lindungi Institusi.
Kesalahan fatal pemimpin adalah menganggap serangan terhadap wakilnya sebagai serangan terhadap dirinya.
Padahal yang diserang adalah dugaan perbuatan pribadi Gibran saat mendaftar, bukan kebijakan pemerintah.
Prabowo harus menyampaikan pesan yang jelas kepada publik dan kepada Gibran sendiri: “Saya mendukung Gibran sebagai Wakil Presiden yang bekerja membantu saya, tapi saya tidak bisa melindungi dugaan pelanggaran hukum yang terjadi sebelum kami dilantik. Itu urusan hukum.”
Dengan begitu, Prabowo menyelamatkan institusi Kepresidenan.
Jika nanti terbukti ada dokumen palsu, yang jatuh adalah personal, bukan institusi Presiden.
Jika Prabowo terus diam dan membiarkan isu ini berlarut-larut, yang akan jatuh justru kepercayaan pada pemerintahannya sendiri.
3. Ambil Alih Narasi Ekonomi dan Hukum.
Saat ini narasi yang berkembang adalah: Prabowo takut koalisinya pecah jika Gibran di-impeach.
Narasi itu harus dibalik.
Prabowo harus menunjukkan bahwa ia justru lebih takut ekonomi hancur karena ketidakpastian.
Ia bisa memanggil pimpinan DPR dan pimpinan MPR secara resmi ke Istana, bukan secara diam-diam, dan meminta agar jika memang ada usulan impeachment yang memenuhi syarat konstitusional, agar segera diproses secara cepat, transparan, dan bermartabat secepatnya
Cepat selesai, cepat ada kepastian.
Kepastian, bahkan kepastian yang pahit sekalipun, jauh lebih baik bagi ekonomi daripada ketidakpastian yang manis.
III. PENUTUP: UJIAN SEORANG NEGARAWAN
Prabowo selalu mengatakan ia ingin meniru Soekarno dan Soeharto sebagai negarawan. Kini ujiannya datang.
Soekarno jatuh karena ia membiarkan PKI dan Angkatan Darat berlarut-larut tanpa keputusan.
Soeharto jatuh karena ia membiarkan isu KKN keluarganya berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Prabowo punya pilihan: menyelesaikan persoalan ini dengan sikap negarawan, atau membiarkannya menjadi kanker politik yang akan menggerogoti 5 tahun pemerintahannya.
“Diam bukan lagi emas. Diam hari ini adalah bom waktu politik dan ekonomi.”
Rakyat tidak menuntut Prabowo memecat Gibran.
Rakyat hanya menuntut satu kata: kepastian.
Dan hanya Prabowo yang bisa memberikannya.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
