SUDAH SAATNYA GUBERNUR BANTEN DAN KETUA DPRD BANTEN MEMBUKA DIALOG DENGAN PANITIA KONGRES RAKYAT BANTEN V – TIDAK ADA OPOSISI DI BANTEN, YANG ADA MITRA PEMBANGUNAN
Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang
Sudah saatnya Gubernur Banten dan Ketua DPRD Banten membuka dialog dengan panitia Kongres Rakyat Banten V dan membuang asumsi-asumsi bahwa acara Kongres Rakyat Banten adalah sebagai oposisi.
Tidak ada oposisi dalam pemerintahan Provinsi Banten. Yang ada adalah mitra pembangunan yang ingin memberikan pandangan dan masukan untuk kebaikan Banten.
Kongres Rakyat Banten V yang digagas oleh para pendiri provinsi Banten, para ulama dan akademisi Banten bukan kelompok oposisi. Mereka justru ingin memberikan pandangan dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Banten terkait persoalan-persoalan yang dihadapi di Banten saat ini.
Ini mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan pemerintahan Provinsi Banten yang memasuki 26 tahun Banten menjadi provinsi sendiri dan berpisah dengan Provinsi Jawa Barat.
1. Mengapa Asumsi Oposisi Harus Dibuang?
Asumsi bahwa Kongres Rakyat Banten adalah oposisi adalah asumsi yang keliru secara historis, sosiologis dan demokratis.
Secara historis, KRB lahir dari perjuangan para pendiri untuk memisahkan Banten dari Jawa Barat pada tahun 2000. Tidak mungkin para pendiri akan menjadi oposisi terhadap rumah yang mereka bangun sendiri. Yang ada adalah rasa memiliki untuk menjaga rumah tersebut agar tetap kokoh.
Secara sosiologis, penggagas KRB V adalah ulama sepuh, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi moral di akar rumput. Mereka tidak memiliki kepentingan politik elektoral lima tahunan. Kepentingan mereka hanya satu, memastikan cita-cita awal pembentukan Provinsi Banten yaitu pemerataan kesejahteraan tetap terjaga.
Secara demokratis, dalam sistem pemerintahan daerah tidak dikenal oposisi permanen seperti di sistem parlementer. Yang ada adalah kemitraan antara eksekutif, legislatif, dan elemen masyarakat untuk membangun daerah. Semua elemen masyarakat Banten adalah mitra Pemerintah Provinsi Banten.
Oleh karena itu, asumsi oposisi harus dibuang dan diganti dengan paradigma kemitraan.
2. Data 26 Tahun Banten Menunjukkan Butuh Kebersamaan, Bukan Kecurigaan
Data Kinerja Pembangunan Daerah Kemendagri Oktober 2026 mencatat fondasi pembangunan Banten kuat.
Pertumbuhan ekonomi 5,49 persen dengan PDRB Rp 253,09 triliun. Persentase penduduk miskin 5,3 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,48 persen. Indeks Pembangunan Manusia 77,25.
Data ini menunjukkan prestasi, tetapi juga menunjukkan pekerjaan besar yang belum selesai.
Untuk menekan pengangguran 6,48 persen, dibutuhkan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk memastikan PDRB Rp 253 triliun dirasakan pemerataannya, dibutuhkan strategi pemerataan hingga pesisir dan perdesaan, bukan hanya di kawasan industri dan perkotaan. Untuk meningkatkan IPM 77,25, dibutuhkan penguatan kualitas SDM, pendidikan dan kesehatan.
Pekerjaan besar ini tidak bisa diselesaikan oleh Gubernur dan Ketua DPRD sendiri. Dibutuhkan masukan dari para pendiri, ulama dan akademisi yang tergabung dalam Kongres Rakyat Banten V. Inilah mengapa dialog harus segera dibuka.
3. Dialog Adalah Kekuatan, Bukan Kelemahan
Sudah saatnya Gubernur Banten Andra Soni dan Ketua DPRD Banten membuka dialog dengan panitia Kongres Rakyat Banten V karena tiga alasan tajam:
Pertama, dialog adalah bukti kepercayaan diri pemerintahan. Pemerintahan yang kuat tidak takut mendengarkan kritik dan masukan. Justru dengan mendengarkan masukan dari para pendiri, pemerintah menunjukkan kematangan demokrasi.
Kedua, dialog akan menghasilkan kebijakan yang lebih berakar. Kebijakan yang disusun hanya oleh birokrasi seringkali kehilangan sentuhan sosial. Jika kebijakan tersebut mendapatkan masukan dari ulama dan pendiri yang hidup bersama masyarakat, maka kebijakan akan lebih diterima dan lebih efektif di lapangan.
Ketiga, dialog akan memperkuat legitimasi moral pemerintah. Gubernur dan Ketua DPRD memiliki legitimasi politik dan hukum. Para pendiri Provinsi Banten, ulama dan akademisi memiliki legitimasi moral dan historis. Jika kedua legitimasi ini bersatu, maka pembangunan Banten akan berjalan lebih kokoh dan stabil.
Menunda dialog justru akan menimbulkan spekulasi dan jarak komunikasi yang tidak produktif.
4. Tidak Ada Oposisi, Yang Ada Gotong Royong Membangun Banten
Perlu ditegaskan kembali, tidak ada oposisi dalam pemerintahan Provinsi Banten.
Yang ada adalah semangat gotong royong membangun Banten.
Kongres Rakyat Banten V bukan ingin menjatuhkan Gubernur dan Ketua DPRD. Kongres Rakyat Banten V ingin memastikan bahwa 26 tahun perjalanan Provinsi Banten tetap berada di jalur yang benar yaitu pemerataan manfaat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah investasi, penguatan kualitas SDM, dan pemerataan hasil pembangunan di kawasan perkotaan, industri, pesisir, maupun perdesaan.
Jika ada catatan kritis yang disampaikan KRB V, itu adalah bentuk kasih sayang terhadap Banten, bukan kebencian terhadap pemerintah.
Rekomendasi
1. Gubernur Banten dan Ketua DPRD Banten segera memberikan tanggapan resmi berupa kepastian jadwal audiensi dengan panitia Kongres Rakyat Banten V.
2. Membuang asumsi bahwa Kongres Rakyat Banten adalah oposisi, dan menetapkan Kongres Rakyat Banten V sebagai mitra strategis dan mitra moral dalam pembangunan Banten 26 tahun.
3. Menjadikan hasil Kongres Rakyat Banten V sebagai bahan masukan resmi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD dan RKPD Provinsi Banten.
26 tahun Banten adalah usia matang. Di usia matang ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan antara pemerintah dengan para pendirinya.
Sudah saatnya pintu dialog dibuka lebar. Sudah saatnya Gubernur Banten dan Ketua DPRD Banten duduk bersama dengan para pendiri Provinsi Banten, ulama, akademisi dan jawara dalam forum yang bermartabat untuk membahas masa depan Banten.
Banten milik kita semua, bukan milik satu pihak saja. Membangun Banten membutuhkan semua tangan, semua pikiran, dan semua doa dari para pendirinya.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
