Muslim Arbi: Bahlil, Zulhas dan Puan Maharani Berpotensi Gantikan Gibran Jadi Wapres
INDOVIEWNEWS.COM– Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai tiga tokoh yang berpotensi menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila terjadi pergantian wakil presiden di tengah pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut Muslim, peluang ketiga tokoh tersebut layak diperhitungkan karena memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional dan dinilai mempunyai hubungan politik yang baik dengan Presiden Prabowo.
Wacana pergantian wakil presiden, kata Muslim, berkaitan dengan polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipersoalkan sejumlah kalangan.
“Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan Puan Maharani potensial menjadi wakil presiden pengganti Gibran. Ketiganya memiliki modal politik masing-masing dan loyalitas terhadap Prabowo dinilai tidak perlu diragukan,” kata Muslim dalam pernyataan kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).
Muslim menilai, apabila polemik mengenai kelayakan Gibran terus berkembang dan berujung pada proses politik yang memungkinkan pergantian wakil presiden, partai-partai pendukung pemerintah akan memiliki peran penting dalam menentukan figur pengganti.
Namun, pergantian wakil presiden bukan perkara yang dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan publik atau pernyataan politik. Prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang berpotensi masuk dalam perbincangan suksesi wakil presiden. Sebagai pimpinan salah satu partai besar di Indonesia, Bahlil memiliki akses terhadap jaringan politik nasional dan struktur partai yang tersebar di berbagai daerah.
Golkar juga mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan serta posisi penting dalam koalisi politik. Dukungan partai dapat menjadi modal dalam membangun konsolidasi apabila terjadi perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Bahlil sendiri memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menduduki sejumlah jabatan pemerintahan, termasuk Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelum menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kedekatan politik dengan pemerintahan Prabowo dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan. Meski demikian, peluang Bahlil untuk menjadi wakil presiden tetap bergantung pada perkembangan politik, sikap partai-partai koalisi, serta mekanisme konstitusional.
Di sisi lain, Golkar harus mempertimbangkan kepentingan organisasinya sendiri. Mengusung atau mendukung seorang kader untuk menduduki jabatan wakil presiden akan berkaitan dengan strategi partai dalam mempertahankan pengaruh di pemerintahan.
Nama kedua yang disebut Muslim Arbi adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional.
Zulkifli pernah menjabat Ketua MPR RI, Ketua Umum PAN, serta menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan. Saat ini Zulkifli menjabat sebagai Menko Pangan.
Pengalaman tersebut memberinya jaringan politik dan pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
PAN merupakan salah satu partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo. Posisi tersebut dapat menjadi modal bagi Zulkifli apabila muncul pembicaraan mengenai perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Dari sisi politik koalisi, munculnya nama Zulkifli juga dapat dibaca sebagai kemungkinan bagi PAN untuk meningkatkan peran dalam pemerintahan. Namun, dukungan kepada seorang tokoh tidak otomatis berarti partai tersebut akan memperoleh kesempatan mengisi posisi wakil presiden.
Tantangan Zulkifli adalah bagaimana membangun dukungan lintas partai. Jabatan wakil presiden merupakan posisi strategis yang menyangkut keseimbangan kekuatan politik nasional, sehingga keputusan mengenai penggantinya tidak cukup hanya mengandalkan dukungan satu partai.
Puan Maharani dinilai memiliki keunggulan tersendiri karena menjabat Ketua DPR RI dan merupakan salah satu tokoh penting PDI Perjuangan. Selain mempunyai pengalaman di pemerintahan sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan juga memiliki pengalaman panjang di parlemen.
Menurut Muslim Arbi, hubungan baik Puan dengan Prabowo menjadi salah satu faktor yang membuat namanya layak diperhitungkan dalam wacana pengganti Gibran.
Peluang Puan memiliki dimensi politik yang berbeda dibandingkan Bahlil dan Zulkifli. Jika Puan benar-benar masuk dalam skenario pergantian wakil presiden, dinamika hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo akan menjadi perhatian utama.
Keterlibatan Puan dalam pemerintahan berpotensi membuka ruang konsolidasi politik yang lebih luas antara PDIP dan partai-partai pendukung Prabowo. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti PDIP akan bergabung dengan pemerintah karena keputusan tersebut tetap bergantung pada sikap resmi partai dan dinamika politik yang berkembang.
PDIP memiliki identitas, kepentingan, serta pertimbangan politiknya sendiri. Karena itu, kemungkinan Puan menjadi wakil presiden harus dibaca sebagai skenario politik yang masih memerlukan banyak prasyarat, bukan sebagai keputusan yang sudah mengarah pada kepastian.
Jika skenario tersebut berkembang, dampaknya tidak hanya menyangkut pergantian figur wakil presiden, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan hubungan antara pemerintah, parlemen, dan partai-partai politik.
Ketiga nama tersebut memiliki modal yang berbeda. Bahlil mempunyai kekuatan organisasi Golkar dan pengalaman di pemerintahan. Zulkifli Hasan membawa jaringan PAN serta pengalaman di lembaga legislatif dan eksekutif. Sementara itu, Puan Maharani memiliki posisi strategis di DPR sekaligus membawa bobot politik PDIP.
“Dari sisi konsolidasi koalisi, Bahlil dan Zulkifli dapat dipandang sebagai figur dari partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo. Adapun Puan mempunyai nilai strategis tersendiri karena kemungkinan keterlibatannya akan membawa konsekuensi terhadap hubungan PDIP dengan pemerintah,” tegas Muslim.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
