Muslim Arbi: Saatnya Prabowo Pilih Kejagung dan KPK Baru
INDOVIEWNEWS.COM— Pengamat Hukum dan Politik Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan pembaruan kepemimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung setelah melakukan pergantian Kapolri serta perombakan besar di tubuh Polri.
Hal itu disampaikan Muslim Arbi dalam catatan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (5/10/2026).
Muslim Arbi terlebih dahulu menyampaikan ucapan dan doa untuk TNI yang memperingati HUT pada 5 Oktober.
“Bertepatan dengan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) mari sama-sama kita semua seraya tunduk dan berdoa untuk kejayaan Tentara Nasional Indonesia. Memohon kehadiraan Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa selalu memberkahi TNI kita Aamien,” tulis Muslim Arbi.
Ia kemudian menyoroti langkah Presiden Prabowo yang mengganti Kapolri. Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang kemudian menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut Muslim, langkah awal Suyudi setelah menjadi Kapolri menunjukkan adanya perubahan cukup besar di tubuh Polri. Sehari setelah resmi menjabat, Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk 19 Kapolda serta 14 pejabat utama Mabes Polri.
“Langkat Kapolri Baru asal Pandeglang ini merupakan suatu langkah cukup revolusioner untuk memperbaiki Citra Kepolisian yang selama ini menjadi sasaran kritik oleh publik. Dan tindakan Jendral Suyudi patut di apresiasi,” kata Muslim.
Ia berharap perubahan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengembalikan Polri sesuai dengan konstitusi negara.
“Semoga menjadi angin segar untuk mengembalikan Kepolisian sesuai dengan konsitusi negara,” ujarnya.
Dorong Pergantian Pimpinan KPK dan Kejagung
Setelah perubahan di tubuh Polri, Muslim menilai perhatian selanjutnya perlu diarahkan kepada KPK dan Kejaksaan Agung.
“Setelah ini, publik juga mendambakan Presiden Prabowo dapat melakukan perombakan dan penggantian pimpinan Kejaksaan dan KPK agar tindakan KPK dan Kejaksaan Agung RI sesuai dengan visi dan misi penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi sesuai janji Prabowo,” tulisnya.
Muslim berpendapat, sebagian masyarakat menilai kepemimpinan kedua lembaga tersebut perlu diperbarui.
“Publik anggap kejaksaan dan KPK saat ini sudah patut di ganti karena KPK-Kejaksaan ini dianggap masih warisan rezim Jokowi sehingga terkadang ewuh-pakewuh dalam tindakannya,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Muslim Arbi. Tidak ada keterangan dalam catatannya yang merinci dasar atau data yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa KPK dan Kejaksaan Agung merupakan “warisan rezim Jokowi”.
Muslim melanjutkan, pergantian pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung menurutnya diperlukan apabila Prabowo ingin mendorong agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
“Jika Prabowo menghendaki penegakkan hukum dan pemberantasan Korupsi dan KKN dapat berjalan sukses maka Pimpinan KPK dan Kejaksaan juga di ganti sebagaimana pimpinan Polri,” ujarnya.
Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai kurangnya ketegasan KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum, terutama ketika perkara bersentuhan dengan kepentingan politik dan kekuasaan.
“Saat ini publik merasakan KPK dan Kejaksaan belum gesit dan tegas dalam penegakkan hukum dan pemberantasan KKN — apalagi jika bersentuhan dengan kepentingan politik dan kekuasaan Joko Widodo dan itu sangat mengganggu kinerja dua institusi hukum itu,” kata Muslim.
Pada bagian akhir catatannya, Muslim kembali menekankan gagasan perubahan kepemimpinan di tiga institusi penegak hukum tersebut.
“Saatnya Kapolri Baru, KPK Baru dan Kejaksaan Agung Baru,” tegasnya.
Menurut Muslim, perubahan tersebut diperlukan untuk mengawal agenda pemerintahan Prabowo menuju tujuan yang disebutnya sebagai kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyat.
“Untuk mengawal Agenda Besar Prabowo memimpin Bangsa ini menuju Kedaulatan, Kemakmuran dan Keadilan Rakyat dan Rakyat sedang mendambakan itu,” pungkasnya.
Media membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait dengan pernyataan tersebut sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
