Gerakan Mahasiswa Menguat, Prabowo-Gibran Dinilai Bagian dari Oligarki Politik
INDOVIEWNEWS.COM– Gerakan mahasiswa belakangan ini menunjukkan keberanian yang semakin kuat dalam menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Jargon “makin ditekan, makin melawan” menggambarkan sikap mahasiswa yang tidak mudah mundur meskipun menghadapi berbagai upaya penghambatan terhadap aktivitas dan gerakan mereka.
“Upaya-upaya untuk menghambat mahasiswa bergerak dan beraktivitas selalu ada. Tetapi saya melihat mereka tidak punya rasa takut lagi. Urat takutnya itu sudah hilang,” ujar Dosen UNJ Ubedilah Badrun di Podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (28/10/2026).
Menurut dia, perkembangan gerakan mahasiswa saat ini menarik untuk dicermati, terutama ketika mereka mulai menentukan titik-titik simbolis sebagai pusat konsolidasi. Salah satunya kawasan Tugu Tani di Jakarta, yang memiliki nilai historis dan simbolis dalam menggambarkan perjuangan rakyat.
Monumen tersebut menampilkan seorang pemuda mengenakan caping bersama ibunya. Sosok itu dapat dimaknai sebagai gambaran seorang ibu yang merestui anaknya untuk berjuang, bahkan ketika harus menghadapi risiko besar di medan perjuangan.
Dukungan terhadap gerakan mahasiswa juga mulai terlihat dari kalangan akademisi. Di Yogyakarta, misalnya, muncul langkah sejumlah dosen yang meliburkan perkuliahan untuk membersamai gerakan mahasiswa. Fenomena ini mengingatkan pada dinamika menjelang Reformasi 1998, ketika sebagian kalangan kampus turut memberikan dukungan terhadap gerakan mahasiswa.
“Ini mulai ada tanda-tanda mirip-mirip 1998. Dosen meliburkan kelas, tidak mengajar, dan bersama-sama mahasiswa turun ke jalan,” katanya.
Selain bergerak di jalanan, mahasiswa dinilai semakin serius mempelajari teori-teori politik untuk memahami struktur kekuasaan. Salah satu konsep yang mendapat perhatian adalah oligarki, yakni sistem ketika kekuasaan dan sumber daya politik maupun ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite.
Dalam pembacaan tersebut, kata Ubedilah, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipandang oleh sebagian mahasiswa sebagai bagian dari persoalan oligarki politik yang mereka kritik.
Ubedilah merujuk pemikiran Jeffrey A. Winters, akademisi yang banyak meneliti oligarki, terutama mengenai hubungan antara kekayaan, kekuasaan, dan kemampuan elite mempertahankan kepentingannya.
Dalam bukunya Oligarchy, Winters membahas bagaimana oligarki bekerja untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan serta kepentingan material para oligark. Karena itu, kritik terhadap oligarki tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menduduki jabatan pemerintahan, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan sumber daya negara dikelola.
Di sejumlah kota, tuntutan demonstrasi bahkan disebut mulai mengarah pada desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatan. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kelompok demonstran mulai mengarahkan kritik langsung kepada pucuk pimpinan pemerintahan.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah merespons perkembangan gerakan tersebut. Ketika mahasiswa merasa aspirasinya tidak didengar, sementara ruang untuk menyampaikan kritik dianggap semakin terbatas, potensi eskalasi gerakan dapat meningkat.
“Mahasiswa seperti mendapatkan energi untuk berhadapan dengan kekuasaan. Jangan dianggap remeh. Situasi ini bisa semakin eskalatif dan luar biasa ketika kekuasaan justru mengabaikan aspirasi publik,” ujarnya.
Peringatan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika gerakan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah demonstran atau kerasnya tuntutan. Respons pemerintah, sikap aparat, dukungan masyarakat, serta keterlibatan kalangan akademisi juga dapat memengaruhi arah perkembangan gerakan.
Pengalaman Reformasi 1998 menunjukkan bahwa ketika ketidakpuasan sosial, tekanan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dan mobilisasi mahasiswa bertemu, gerakan protes dapat berkembang menjadi persoalan politik nasional.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
