Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda, Swarna Dwipa Institute Dorong Indonesia Emas yang Berkeadilan
INDOVIEWNEWS.COM – Swarna Dwipa Institute (SDI) menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Pembangunan bangsa harus menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” yang digelar Swarna Dwipa Institute di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Dialog nasional tersebut menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin sebagai pembicara kunci, bersama akademisi Frans Magnis-Suseno, Warsito Ellwein dari Agenda 45, Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI, Febby Lintang selaku pengamat Swarna Dwipa Institute, serta Slamet Ariyadi, anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua Umum BM-PAN. Diskusi dipandu moderator Ajeng T. Andi.
Founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SDI hadir sebagai rumah besar aktivis dari berbagai elemen masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa memaknai kembali Sumpah Pemuda dan menjadikannya sebagai landasan pemikiran serta tindakan nyata untuk kemajuan Indonesia.
Menurutnya, SDI terbuka bagi siapa saja yang ingin menyumbangkan pemikiran bagi masa depan bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas.
HAM Harus Menjadi Etika Kehidupan
Dalam keynote speech, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan atau diwujudkan melalui kelembagaan.
HAM harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara.
“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” tegas Mugiyanto.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, serta mendorong pertanggungjawaban negara.
Mugiyanto turut menyoroti pentingnya kontribusi Indonesia dalam perkembangan pemikiran HAM dunia. Namun, kepercayaan internasional harus dibangun melalui pemikiran yang kuat dan praktik yang dapat dipercaya.
“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.
Korupsi dan Keadilan Sosial Jadi Ujian Bangsa
Akademisi Frans Magnis-Suseno mengingatkan bahwa persatuan Indonesia harus diwujudkan melalui keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila.
Menurutnya, kemerdekaan dan pembangunan akan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menyoroti korupsi sebagai persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan publik sekaligus menghambat masa depan bangsa.
Lembaga perwakilan rakyat, katanya, harus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama petani, nelayan, buruh, serta kelompok kurang mampu.
“Tentu kita masih punya harapan. Tetapi itu akan bergantung menurut saya apakah Indonesia berhasil mengatasi situasi korupsi,” kata Frans Magnis-Suseno.
Pembangunan Tidak Boleh Meninggalkan Rakyat
Sementara itu, Warsito Ellwein dari Agenda 45 menekankan bahwa nasionalisme harus berangkat dari penghargaan dan perlindungan terhadap manusia Indonesia.
Ia menyebut tiga fokus penting pembangunan masa depan, yakni kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.
Menurut Warsito, keberagaman pemikiran dan latar belakang masyarakat harus diarahkan pada tujuan kebangsaan bersama melalui toleransi, gotong royong, kecintaan terhadap tanah air, dan komitmen menjaga perdamaian.
“Yang menentukan Indonesia maju itu kita semua, mulai dari sini,” ujarnya.
Indonesia Emas Harus Melindungi Kelompok Rentan
Pengamat Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, mengingatkan bahwa keberhasilan Indonesia Emas tidak boleh hanya diukur melalui indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penguasaan teknologi.
Pembangunan juga harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” tegas Febby.
Ia menilai martabat suatu bangsa tercermin dari cara negara memperlakukan kelompok masyarakat paling rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
“Tolok ukur martabat suatu bangsa yang maju justru terlihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kelompoknya yang paling rentan,” katanya.
Febby juga menyoroti pentingnya pendidikan inklusif, penguatan karakter, pemerataan kesempatan ekonomi, akses fasilitas publik, serta penciptaan lapangan kerja yang terbuka bagi seluruh warga negara.
Ia mengingatkan bahwa masa depan Indonesia sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia sendiri.
“Indonesia mau cemas, mau emas, mau gemas, itu bagaimana kita? Karena yang akan membawa Indonesia ke depan itu adalah kita, bukan orang dari luar, bukan dari Arab Saudi, bukan dari Amerika, apalagi dari Korea. Tapi bangsa Indonesia sendiri,” ujarnya.
Pemuda Harus Mengubah Kekecewaan Menjadi Tindakan
Dari Perhimpunan INTI, Ulung Rusman mengajak peserta meneladani keberanian generasi muda 1928 yang mampu membangun cita-cita tentang Indonesia ketika negara tersebut belum terbentuk.
“Mereka hanya dipersatukan satu mimpi, satu mimpi yang bahkan barang itu belum ada. Barang itu namanya Indonesia,” ungkap Ulung.
Ia mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda lahir melalui proses panjang, pertemuan, pembangunan jejaring, dan perjuangan lintas generasi.
Karena itu, semangat pemuda harus diteruskan dengan kemampuan mengubah kekecewaan menjadi tindakan produktif.
“Boleh marah, tetapi kita tidak boleh berhenti pada persoalan marah tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Slamet Ariyadi, menekankan pentingnya kolaborasi dan kesediaan para pemangku kepentingan mendengarkan persoalan nyata masyarakat.
Persoalan tersebut antara lain lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesejahteraan.
“Saya sebenarnya bukan ingin berdebat, saya ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah,” ujar Slamet.
Dalam sesi diskusi, peserta juga mengangkat persoalan biaya hidup, akses layanan kesehatan, kualitas demokrasi, korupsi, hingga penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
Enam Pokok Pemikiran Menuju Indonesia Emas
Dari keseluruhan pemikiran narasumber dan diskusi, Swarna Dwipa Institute merangkum enam pokok penting menuju Indonesia Emas 2045.
Pertama, persatuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dengan menjaga keberagaman, toleransi, dan gotong royong.
Kedua, HAM dan martabat manusia harus menjadi fondasi pembangunan agar setiap warga memperoleh penghormatan, perlindungan, dan kesempatan setara.
Ketiga, keadilan sosial harus dirasakan seluruh rakyat melalui pemerataan kesejahteraan, kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan dasar.
Keempat, pemberantasan korupsi dan integritas harus menjadi agenda mendasar dalam tata kelola negara.
Kelima, pembangunan harus inklusif dan berkelanjutan dengan memberikan perhatian kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta kelestarian lingkungan.
Keenam, generasi muda harus menjadi pelaku perubahan melalui pendidikan, penguatan karakter, kreativitas, kemandirian, dan keberanian menyampaikan gagasan.
Swarna Dwipa Institute memandang keenam pokok tersebut sebagai satu kesatuan. Persatuan tanpa keadilan akan kehilangan makna, sementara pembangunan tanpa penghormatan terhadap HAM berisiko meninggalkan sebagian masyarakat.
Dialog Nasional ditutup dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda bersama. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa Indonesia lahir dari keberanian menyatukan perbedaan dan membangun cita-cita bersama.
Menyongsong satu abad Sumpah Pemuda, SDI menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukan sekadar tentang kemajuan ekonomi dan teknologi, melainkan tentang bangsa yang memanusiakan manusia, melindungi kelompok rentan, menyejahterakan rakyat, serta memberikan ruang bagi setiap warga untuk tumbuh dan berkontribusi.
Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan dan menghormati asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
