ISRAEL DI TITIK PEMBELAHAN: KETIKA PERANG ABADI MENGANCAM KEBERLANGSUNGAN NEGARANYA SENDIRI
Penulis: Saleh Hidayat
senior editor pada:
CIRCLE GROUP
Strategic Affairs & Global Policy Institute (Redefining National Strategy Amid Global Uncertainty)
Ada ironi strategis yang semakin terlihat dalam perjalanan Israel sebagai negara modern. Sebuah negara yang memiliki keunggulan militer, superioritas teknologi, jaringan intelijen yang luas, dan kemampuan menyerang lawan jauh di luar perbatasannya, justru menghadapi kesulitan yang semakin besar dalam mempertahankan kesepakatan politik di dalam negerinya sendiri.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Israel mampu memenangkan peperangan. Sejarah konflik di Timur Tengah memperlihatkan bahwa kemampuan memenangkan pertempuran tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menghasilkan keamanan yang berkelanjutan. Bahkan, ketika perang berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, kemenangan militer dapat berubah menjadi sumber ancaman, kerentanan baru, kelemahan bagi negara yang melancarkannya.
Laporan yang diklaim berasal dari CIA Red Cell, berjudul Fracture From Within, disebut-sebut memberikan diagnosis mengenai keretakan internal Israel. Tetapi sampai tersedia dokumen primer yang dapat diverifikasi, keberadaan, autentisitas, dan isi laporan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta intelijen yang telah terkonfirmasi. Untuk proposisi mengenai keretakan internal Israel lebih jelas dibangun dari perkembangan politik, hasil pemilu, perdebatan wajib militer, serta kondisi sosial dan ekonomi yang dapat ditelusuri secara independen.
Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 memberikan gambaran yang konkret mengenai persoalan tersebut. Hasil penghitungan suara yang diberitakan pada 30 Oktober memperlihatkan bahwa blok Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi, blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi dari total 120 anggota Knesset. Tidak satu pun blok mampu mencapai mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Ini bukan sekadar kegagalan memenangkan pemilu. Ini memperlihatkan bahwa Israel sedang menghadapi persoalan yang lebih dalam: bagaimana sebuah negara mempertahankan konsensus politik ketika masyarakatnya semakin berbeda dalam menentukan masa depan perang, identitas nasional, kewajiban pertahanan, dan hubungan dengan Palestina.
Dari keunggulan militer menuju kelelahan strategis
Perang berkepanjangan di Gaza, konflik dengan Hezbollah di Lebanon, serta konfrontasi langsung dengan Iran telah memperluas beban keamanan Israel. Persoalan yang muncul bukan hanya biaya persenjataan dan pengeluaran militer, tetapi juga bagaimana negara mempertahankan kesiapan pasukan tanpa mengorbankan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya.
Tentara cadangan merupakan salah satu fondasi penting sistem pertahanan Israel. Berbeda dari negara yang sepenuhnya mengandalkan tentara profesional, Israel memiliki ketergantungan besar terhadap mobilisasi warga sipil yang sewaktu-waktu dipanggil kembali untuk menjalankan tugas militer.
Konsekuensinya sangat luas. Ketika mobilisasi berlangsung berulang kali dan dalam jangka panjang, perusahaan kehilangan tenaga kerja, aktivitas ekonomi terganggu, keluarga harus menanggung ketidakpastian, sementara para reservis menghadapi tekanan psikologis dan persoalan reintegrasi ke kehidupan sipil. Mereka bukan hanya tentara. Di antara mereka terdapat insinyur, programmer, pengusaha, peneliti, tenaga kesehatan, dan pekerja sektor teknologi yang merupakan bagian penting dari ekonomi Israel.
Di sinilah muncul persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbesar anggaran pertahanan. Israel memiliki ekonomi berbasis pengetahuan yang membutuhkan stabilitas, investasi, tenaga kerja berkualitas, dan kepastian masa depan. Ekonomi teknologi tidak dapat terus-menerus beroperasi dengan menganggap mobilisasi militer sebagai keadaan normal. Semakin panjang perang berlangsung, semakin besar kemungkinan munculnya pertentangan antara kebutuhan mempertahankan keamanan nasional dan kebutuhan mempertahankan kapasitas produktif negara.
Persoalan ini menjadi salah satu isu politik yang menonjol dalam pemilu 2026. Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf IDF yang kini memimpin Yashar, menjadikan reformasi wajib militer, pemeriksaan kegagalan keamanan 7 Oktober 2023, dan prioritas bagi warga yang menjalankan kewajiban pertahanan sebagai bagian dari agenda politiknya. Ia juga berjanji mendorong sistem pelayanan militer dan nasional yang lebih merata. Persoalan wajib militer bukan lagi sekadar urusan administrasi pertahanan. Ia telah berubah menjadi pertanyaan tentang keadilan sosial dan kontrak kewarganegaraan Israel.
Akar historis perpecahan yang lebih tua daripada Netanyahu
Banyak yang tidak akurat, sering muncul adalah menganggap seluruh persoalan internal Israel dimulai dari Benjamin Netanyahu. Netanyahu memang mempercepat dan memperdalam polarisasi politik, tetapi akar perpecahan tersebut jauh lebih tua. Sejak berdirinya pada 1948, Israel telah memperlihatkan ketegangan antara beberapa orientasi ideologis yang tidak sepenuhnya dapat dipersatukan.
Pertama, terdapat tradisi Zionisme politik dan gerakan nasional yang membangun negara melalui institusi modern, militer, demokrasi parlementer, serta gagasan mengenai masyarakat Yahudi yang berdaulat. Di dalam perkembangan berikutnya, sebagian tradisi ini melahirkan kelompok yang mendukung proses perdamaian dengan Palestina.
Perjanjian Oslo 1993 yang diprakarsai oleh Yitzhak Rabin dan Shimon Peres merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan tersebut. Gagasan dasarnya adalah bahwa keamanan Israel tidak cukup dibangun melalui kekuatan militer. Pengakuan politik, pengaturan wilayah, dan pembentukan suatu kerangka penyelesaian konflik dengan Palestina juga diperlukan. Bagi pendukung solusi dua negara, pemisahan politik merupakan salah satu cara mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi sekaligus demokratis. Dalam hal ini untuk tidak menyamakan seluruh pendukung warisan Oslo dengan kelompok kiri progresif. Di Israel, terdapat kelompok sentris, liberal, dan nasionalis yang mendukung pemisahan wilayah tanpa harus menerima seluruh tuntutan politik Palestina.
Dukungan terhadap solusi dua negara juga tidak dapat dibaca sebagai mayoritas masyarakat Israel. Survei Gallup yang dipublikasikan pada 2026 memperlihatkan dukungan sekitar 26 persen di kalangan masyarakat Israel. Sementara itu, survei Pew Research Center pada September 2026 menunjukkan hanya 16 persen responden Yahudi Israel yang menganggap solusi dua negara dapat memungkinkan kehidupan berdampingan secara damai (https://news.gallup.com/poll/715202/israelis-palestinians-not-two-state-solution.aspx) Angka tersebut menunjukkan bahwa tradisi perdamaian masih memiliki basis sosial, tetapi menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan masa awal proses Oslo.
Kedua, terdapat kelompok nasionalis religius yang memandang tanah Israel bukan semata-mata sebagai wilayah negara modern, melainkan bagian dari kewajiban historis dan keagamaan. Di dalam kelompok ini, perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat memiliki legitimasi ideologis yang jauh lebih kuat daripada sekadar pertimbangan keamanan. Pandangan ini menjadi salah satu fondasi politik bagi kelompok yang diwakili Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Bagi mereka, penguasaan wilayah dan keberlanjutan permukiman bukan persoalan yang dapat dengan mudah ditukar dengan konsesi diplomatik.
Ketiga, terdapat komunitas ultra-Ortodoks atau Haredi yang memiliki hubungan sangat kompleks dengan negara Israel. Kedalaman dari lapisan keamanan perlu melampaui pembagian sederhana antara kelompok sekuler dan religius. Tidak semua Haredi merupakan Zionis, tetapi tidak semua pula merupakan penentang negara Israel. Sebagian komunitas menerima keberadaan negara dan terlibat dalam politik parlementer, sementara sebagian lainnya mempertahankan pandangan teologis yang kritis terhadap Zionisme.
Pernyataan Rabi Dov Lando pada rekaman yang dipublikasikan media Israel pada Oktober 2026 memperlihatkan ketegangan tersebut secara terbuka. Lando, pemimpin spiritual Degel HaTorah dan salah satu figur paling berpengaruh dalam komunitas ultra-Ortodoks Lituania, mengkritik Zionisme dengan menyatakan bahwa ideologi tersebut telah membawa bencana fisik dan spiritual bagi bangsa Yahudi. Ia bahkan menyampaikan pandangan bahwa kehidupan orang Yahudi mungkin lebih baik apabila negara Israel tidak didirikan dan wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Arab atau otoritas internasional. Bukan sekadar kritik terhadap kebijakan Netanyahu. Ia menyentuh persoalan legitimasi ideologis pembentukan negara Israel itu sendiri. Penting menempatkan: adalah posisi politik Lando. Ia merupakan pemimpin spiritual Degel HaTorah, salah satu faksi United Torah Judaism, partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Netanyahu. Menandakan terdapat paradoks yang sangat menarik. Pemerintahan Israel dapat memperoleh dukungan politik dari kelompok yang secara teologis justru tidak sepenuhnya menerima dasar ideologis negara Zionis.
Persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan teologi. Ia juga menyangkut distribusi kewajiban warga negara. Selama bertahun-tahun, pengecualian wajib militer bagi sebagian besar laki-laki Haredi yang menjalankan pendidikan agama menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat. Ketika tentara cadangan dari kelompok sekuler dan nasionalis religius harus berulang kali meninggalkan pekerjaan dan keluarganya untuk bertugas, sementara sebagian kelompok lain mendapatkan pengecualian, muncul pertanyaan mengenai keadilan dalam mempertahankan negara.
Persoalan tersebut menjadi semakin tajam ketika perang berkepanjangan menuntut lebih banyak tenaga manusia. Perpecahan Israel bukan hanya konflik antara pendukung dan penentang Netanyahu. Merupakan pertentangan mengenai siapa yang berhak menentukan identitas negara, siapa yang menanggung beban pertahanan, dan siapa yang memiliki legitimasi untuk menentukan masa depan wilayah yang dikuasainya.
Tiga lapisan Israel yang semakin sulit dipersatukan
Pemilu 2026 memperlihatkan tiga lapisan kekuatan politik yang tidak mudah disatukan. Pertama, Israel yang direpresentasikan oleh Netanyahu, Ben-Gvir, dan Smotrich. Kelompok ini bertumpu pada nasionalisme kanan dan nasionalisme religius. Mereka memandang kekuatan militer sebagai instrumen utama mempertahankan keamanan, menolak konsesi teritorial yang dianggap membahayakan kepentingan nasional, dan cenderung melihat penguasaan wilayah sebagai bagian dari kepentingan strategis Israel. Bagi kelompok ini, berakhirnya perang tanpa penghancuran kemampuan militer Hamas dan tanpa jaminan keamanan jangka panjang dapat dianggap sebagai kegagalan politik.
Persoalannya, orientasi tersebut berpotensi menghasilkan perang yang tidak memiliki batas penyelesaian politik yang jelas. Ketika kemenangan militer tidak diikuti pengaturan pemerintahan dan legitimasi politik di wilayah konflik, Israel berisiko terus memikul beban keamanan tanpa memperoleh stabilitas.
Kedua, Israel yang direpresentasikan oleh Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid, Yair Golan, dan Avigdor Liberman. Kelompok ini tidak sepenuhnya merupakan kelompok perdamaian dalam pengertian tradisional. Sebagian di antaranya memiliki latar belakang keamanan yang kuat dan tetap mempertahankan pendekatan keras terhadap ancaman militer. Eisenkot sendiri merupakan mantan Kepala Staf IDF dan bukan figur yang dapat begitu saja dikategorikan sebagai aktivis kiri. Ia pernah menjadi bagian dari struktur militer yang menjalankan kebijakan keamanan Israel. Perbedaan utamanya dengan Netanyahu terletak pada penilaian mengenai kepemimpinan, efektivitas strategi perang, akuntabilitas atas kegagalan 7 Oktober, kewajiban militer yang lebih merata, dan kebutuhan memperbaiki hubungan internasional Israel. Sebagai faksi yang berpendapat bahwa keamanan tidak dapat dibangun hanya melalui operasi militer yang berulang. Negara membutuhkan strategi yang memiliki tujuan politik, ukuran keberhasilan, dan batas waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada kelompok ini juga memiliki kontradiksi internal. Bennett dan Liberman menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Eisenkot sendiri menghadapi persoalan serupa karena telah menetapkan persyaratan politik yang membatasi kemungkinan kerja sama dengan partai-partai tersebut.
Ketiga, Israel yang direpresentasikan oleh gerakan masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, kelompok anti-pendudukan, dan sebagian komunitas Yahudi progresif. Kelompok ini memiliki pandangan yang lebih mendasar mengenai masa depan hubungan Israel dan Palestina. Mereka mempertanyakan pendudukan, ekspansi permukiman, diskriminasi, dan ketimpangan hak politik antara masyarakat yang hidup dalam wilayah yang berada di bawah kontrol Israel. Sebagian di antaranya mendukung solusi dua negara. Sebagian lainnya memperjuangkan kesetaraan kewarganegaraan dan hak politik yang berlaku bagi seluruh penduduk tanpa membedakan identitas etnis atau agama. Bukan kelompok yang homogen, apalagi dapat dianggap mewakili keseluruhan oposisi Israel. Akan tetapi keberadaan mereka penting karena membawa persoalan yang tidak selalu menjadi prioritas partai-partai besar: legitimasi moral dan hukum dari kebijakan negara terhadap Palestina.
Perdebatan mengenai apartheid, misalnya, tidak lagi terbatas pada kritik dari luar Israel. Organisasi hak asasi manusia seperti B’Tselem dan Human Rights Watch telah menggunakan istilah tersebut dalam analisis mereka mengenai sistem penguasaan dan perlakuan terhadap warga Palestina. Israel menolak karakterisasi tersebut. Merupakan bagian dari pertarungan politik dan moral yang semakin luas, bukan sekadar persoalan retorika kelompok aktivis.
Ketiga lapisan tersebut memperlihatkan bahwa Israel tidak hanya sedang menghadapi perbedaan pilihan pemerintahan. Negara itu menghadapi pertentangan mengenai bentuk negara yang hendak dipertahankan dan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar keberlangsungannya.
Mengapa Netanyahu menang atau kalah, krisis tetap berlanjut
Hasil pemilu 27 Oktober 2026 memperlihatkan konfigurasi yang tidak memberikan jalan mudah bagi siapa pun. Blok Netanyahu memperoleh 53 kursi. Blok oposisi memperoleh 48 kursi, sementara partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Secara matematis, Eisenkot bersama partai-partai Arab dapat mencapai 67 kursi. Matematika parlemen tidak otomatis menghasilkan kesepakatan politik. Bennett dan Liberman telah menyampaikan penolakan terhadap pembentukan pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab. Eisenkot juga menghadapi persoalan karena sebelumnya menyatakan bahwa partai-partai Arab tidak memenuhi persyaratan politik yang ia tetapkan.
Pilihan lain adalah membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan atau abstensi partai-partai Arab. Mekanisme semacam itu akan menghadapi tantangan legitimasi politik dan kemungkinan penolakan dari sebagian mitra oposisi. Sementara itu, Netanyahu masih memiliki peluang untuk membangun kembali mayoritas melalui pembelotan anggota parlemen atau negosiasi dengan kelompok di luar bloknya. Tetapi langkah tersebut akan menuntut kompromi yang tidak mudah, terutama terkait tuntutan partai Haredi mengenai wajib militer dan tuntutan kelompok kanan religius mengenai kebijakan wilayah.
Reuters pada 29 Oktober 2026 juga mengidentifikasi beberapa kemungkinan pembentukan pemerintahan, termasuk pemerintahan persatuan dan pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Tidak satu pun merupakan jalan yang bebas dari risiko politik. Krisis Israel tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan apakah Netanyahu akan bertahan atau digantikan Eisenkot. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah pemerintahan baru, siapa pun pemimpinnya, mampu mengubah orientasi keamanan negara dari mobilisasi militer berkepanjangan menuju strategi yang menghasilkan stabilitas politik.
Jika Netanyahu kembali berkuasa melalui kesepakatan dengan kelompok kanan religius dan partai Haredi, ia harus menghadapi tuntutan yang saling bertentangan: memperluas kebijakan keamanan, mempertahankan pengecualian wajib militer bagi sebagian komunitas, serta mengakomodasi tuntutan politik kelompok yang menginginkan penguasaan wilayah lebih luas. Bila Eisenkot berhasil membentuk pemerintahan dengan dukungan partai-partai Arab, ia akan menghadapi tantangan lain. Ia harus mempertahankan kerja sama dengan mitra yang memiliki perbedaan mendasar mengenai masa depan Palestina, penggunaan kekuatan militer, dan identitas negara Israel. Krisis ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun konfigurasi pemerintahan yang dengan mudah dapat menghilangkan pertentangan struktural tersebut.
Dari krisis domestik menuju isolasi internasional
Persoalan internal Israel memiliki konsekuensi yang jauh melampaui politik domestik. Sebagai negara dengan ketergantungan strategis yang besar terhadap hubungan keamanan, ekonomi, dan teknologi dengan Amerika Serikat serta negara-negara Barat. Dukungan diplomatik, bantuan militer, investasi, perdagangan, dan kerja sama teknologi merupakan bagian penting dari daya tahan nasionalnya. Perang berkepanjangan meningkatkan tekanan terhadap hubungan tersebut.
Ketika operasi militer tidak menghasilkan penyelesaian politik, sementara dampak kemanusiaan di Gaza dan persoalan pendudukan Tepi Barat terus menjadi perhatian internasional, Israel menghadapi risiko meningkatnya isolasi diplomatik. Hal ini tidak berarti Amerika Serikat akan secara otomatis meninggalkan Israel. Hubungan kedua negara dibangun di atas kepentingan strategis, kerja sama pertahanan, dan keterkaitan politik yang telah berlangsung puluhan tahun. Tetapi dukungan strategis tidak identik dengan persetujuan tanpa batas terhadap seluruh kebijakan pemerintah Israel.
Persoalan jangka panjangnya. Israel membutuhkan dukungan eksternal untuk mempertahankan superioritas pertahanan, tetapi kebijakan yang memperbesar konflik dapat mempersempit ruang politik bagi negara-negara mitranya untuk terus memberikan dukungan tersebut. Pada saat yang sama, tekanan terhadap ekonomi berbasis teknologi dapat muncul melalui meningkatnya ketidakpastian investasi, mobilisasi tenaga kerja, dan persepsi risiko negara. Keamanan Israel tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghancurkan ancaman di luar perbatasannya. Keamanan tersebut juga ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan kepercayaan investor, hubungan diplomatik, kohesi masyarakat, dan legitimasi politik internasional.
Negara dapat memiliki persenjataan paling modern sekalipun, tetapi apabila biaya mempertahankan keunggulan militer semakin besar dan kemampuan mengelola konflik semakin kecil, keunggulan itu dapat berubah menjadi beban strategis.
Perang yang tidak memiliki akhir dapat menjadi ancaman bagi negara yang memenangkannya
Di dalam teori hubungan internasional, terdapat konsep strategic overstretch, yakni keadaan ketika ambisi dan komitmen strategis suatu negara semakin melampaui kapasitas ekonomi, politik, dan militernya untuk mempertahankan semua kepentingan tersebut secara berkelanjutan. Konsep ini dapat membantu menjelaskan dilema Israel. Terutama ambisi kolonial, menguasai Tepi Barat tanpa menyelesaikan status politik wilayah tersebut. Israel melakukan operasi militer di Gaza tanpa memperoleh penyelesaian pemerintahan yang stabil dan diterima masyarakat Palestina. Juga menghadapi konfrontasi dengan Iran tanpa dapat menjamin bahwa setiap operasi militer akan mengakhiri ancaman strategis dari negara tersebut.
Di sisi lain harus mempertahankan kesiapan militer, membiayai pertahanan, memulihkan ekonomi, menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, dan mempertahankan kesatuan masyarakatnya sendiri. Semua tuntutan tersebut berlangsung secara bersamaan. Persoalan paling serius bukan apakah Israel memiliki kemampuan untuk terus berperang. Persoalannya adalah apakah negara tersebut memiliki kemampuan untuk mempertahankan perang tanpa menghancurkan fondasi yang membuatnya mampu bertahan sebagai sebuah negara.
Paradoks kekuasaan militer menjadi nyata. Superioritas militer dapat memenangkan pertempuran, tetapi tidak selalu menghasilkan tatanan politik yang dapat dipertahankan. Bahkan, ketika kekuatan militer menjadi satu-satunya instrumen untuk menjawab setiap persoalan keamanan, negara dapat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kemenangan taktis dan keberhasilan strategis.
Israel kini berada pada persimpangan tersebut. Masa depan negara itu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilihan pemerintahan, siapa yang menguasai mayoritas parlemen, atau seberapa besar kemampuan IDF menghadapi lawan-lawan militernya. Masa depannya ditentukan oleh kemampuan menemukan kembali kesepakatan politik mengenai batas penggunaan kekuatan, hubungan dengan Palestina, pembagian kewajiban warga negara, dan bentuk demokrasi yang hendak dipertahankan. Bukan apakah Israel mampu memenangkan perang berikutnya. Apakah masih mampu membangun perdamaian politik di dalam masyarakatnya sendiri setelah bertahun-tahun menjadikan perang sebagai pusat kebijakan nasional.
Sebuah negara mungkin dapat bertahan menghadapi musuh di luar perbatasannya. Tetapi ketika konflik telah menjadi sumber perpecahan di dalam negeri, ketika kewajiban mempertahankan negara tidak lagi dirasakan secara adil, dan ketika tujuan politik semakin sulit dirumuskan, ancaman terbesar justru dapat tumbuh dari dalam. Perang yang tidak pernah benar-benar berakhir pada akhirnya dapat mengakhiri kemampuan negara untuk mempertahankan dirinya sendiri.
Penulis: Saleh Hidayat
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
