Mencermati Konsolidasi Kekuasaan Prabowo, M.Hatta Taliwang: Lebih Dekat Kooptasi dan Erosi Bertahap
INDOVIEWNEWS.COM– Aktivis Politik Kenegaraan M. Hatta Taliwang mencermati pola konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik nasional. Menurutnya, pendekatan Prabowo terhadap kekuatan politik warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dekat pada kombinasi kooptasi dan erosi bertahap, bukan model konfrontasi frontal.
Hatta mengatakan, teori konsolidasi kekuasaan dapat dilihat melalui sejumlah model. Dalam pandangannya, terdapat tiga pola utama yang berkembang dalam kajian politik, yakni model frontal, kooptasi, dan erosi bertahap.
“Model frontal itu pecat, tangkap, bersihkan secara cepat. Perlawanan keras, bahkan bisa memunculkan kudeta dan instabilitas,” kata Hatta dalam catatannya, Kamis (27/8/2026).
Sementara model kooptasi dilakukan dengan merangkul lawan, memberikan ruang dalam kekuasaan, dan menjaga stabilitas agar program pemerintahan dapat berjalan. Adapun erosi bertahap dilakukan dengan mengurangi pengaruh kelompok lawan secara perlahan, antara lain melalui perubahan posisi dan masuknya kelompok pendukung ke dalam pusat kekuasaan.
Hatta menilai, dalam praktik politik modern, seorang pemimpin tidak selalu menggunakan satu model secara murni. Kombinasi beberapa pendekatan justru lebih memungkinkan digunakan untuk mempertahankan stabilitas sekaligus memperkuat kendali kekuasaan.
Menurut Hatta, dari gejala yang terlihat di ruang publik, Prabowo tidak menunjukkan kecenderungan memilih pola frontal terhadap kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan pemerintahan Jokowi.
Ia menunjuk sejumlah indikator, antara lain belum terlihat adanya pembersihan politik secara besar-besaran, penangkapan terhadap tokoh-tokoh utama era Jokowi secara menyeluruh, maupun pembongkaran kabinet lama secara ekstrem.
Selain itu, menurut Hatta, tidak terlihat adanya kampanye resmi pemerintah yang secara terbuka menjadikan Jokowi sebagai sasaran kesalahan politik.
“Ini menunjukkan Prabowo tidak memilih jalur model Soeharto 1966 atau Erdogan 2016,” ujarnya.
Sebaliknya, Prabowo sejak awal pemerintahannya menggunakan narasi melanjutkan hal-hal yang dinilai baik dari pemerintahan sebelumnya sembari memperbaiki kekurangannya.
Bagi Hatta, bahasa politik semacam itu merupakan salah satu bentuk pendekatan kooptasi.
Strategi tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menenangkan pendukung Jokowi, menjaga stabilitas birokrasi, mempertahankan dukungan politik di parlemen, sekaligus mencegah terbentuknya polarisasi baru.
Di sisi lain, Hatta melihat adanya indikasi pendekatan erosi bertahap dalam konsolidasi kekuasaan Prabowo.
Ia menilai sejumlah posisi strategis mulai diisi oleh figur-figur yang dipersepsikan lebih dekat dengan Prabowo, termasuk dari lingkungan militer. Menurutnya, perubahan komposisi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari proses memperkuat kendali politik secara perlahan.
Hatta juga menyoroti restrukturisasi pusat-pusat kekuasaan ekonomi melalui pembentukan dan penguatan instrumen negara seperti Danantara.
Menurutnya, perkembangan tersebut dapat memperbesar kapasitas negara dalam mengendalikan aset dan sumber daya strategis.
“Bukan perang terbuka, tetapi pengurangan pengaruh secara perlahan,” katanya.
Namun, Hatta menegaskan bahwa pembacaan tersebut merupakan analisis terhadap gejala politik yang terlihat di ruang publik, bukan kesimpulan bahwa pemerintah secara resmi menjalankan strategi tertentu.
Hatta menilai terdapat sejumlah alasan mengapa pendekatan frontal berisiko diterapkan di Indonesia.
Pertama, struktur kekuasaan Indonesia pascareformasi sangat terfragmentasi. Berbeda dengan negara yang memiliki struktur kekuasaan lebih terpusat, Indonesia memiliki banyak partai politik, kelompok bisnis, organisasi masyarakat, serta mekanisme pemilihan presiden secara langsung.
Karena itu, pembersihan politik secara frontal berpotensi memunculkan resistensi dari berbagai pusat kekuatan sekaligus.
Kedua, pemerintah membutuhkan stabilitas ekonomi.
Menurut Hatta, investor dan pasar cenderung sensitif terhadap konflik elite, perang politik terbuka, serta perubahan kebijakan secara mendadak.
Pendekatan bertahap, kata dia, relatif lebih aman karena perubahan kekuasaan dapat dilakukan tanpa memicu gejolak politik dan ekonomi yang terlalu besar.
Ketiga, terdapat budaya politik elite Indonesia yang sejak era Orde Baru cenderung mengutamakan kompromi, musyawarah elite, serta pembagian ruang kekuasaan.
“Karena itu politik Indonesia sering tampak lambat menggerakkan perubahan,” ujarnya.
Mengapa Ada Kelompok yang Tidak Puas?
Hatta juga menjelaskan munculnya kelompok-kelompok yang menilai pemerintahan Prabowo belum melakukan perubahan secara signifikan terhadap warisan pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, setidaknya terdapat tiga kelompok yang memiliki ekspektasi berbeda.
Kelompok pertama adalah mereka yang mengharapkan pembongkaran total terhadap warisan pemerintahan sebelumnya serta penindakan cepat terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bermasalah.
Ketika langkah tersebut tidak terjadi, Prabowo kemudian dinilai tidak berani.
Padahal, menurut Hatta, bisa saja Presiden memang memilih strategi yang berbeda, yakni perubahan secara bertahap untuk menghindari benturan langsung.
Kelompok kedua menilai keberhasilan perubahan politik dari simbol-simbol kekuasaan.
Misalnya, apakah ada elite yang ditangkap, dipermalukan, atau berkonfrontasi secara terbuka dengan pemerintah.
Ketika simbol-simbol tersebut tidak muncul, mereka kemudian menganggap tidak ada perubahan.
Sementara kelompok ketiga adalah kelompok yang sejak awal berada di luar koalisi politik Prabowo sehingga cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Hatta, sikap kritis tersebut merupakan sesuatu yang normal dalam sistem politik, terutama dari kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres.
Hatta menilai terlalu dini menyimpulkan apakah strategi konsolidasi kekuasaan Prabowo berhasil atau tidak.
Sebab, konsolidasi kekuasaan melalui erosi bertahap biasanya membutuhkan waktu.
Ia mengambil contoh Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Recep Tayyip Erdogan yang menurutnya juga membutuhkan waktu untuk memperkuat kendali politik masing-masing.
Karena itu, indikator keberhasilan Prabowo tidak semata-mata harus dilihat dari ada atau tidaknya konflik politik besar dalam waktu dekat.
Ada sejumlah indikator yang menurut Hatta lebih penting diperhatikan.
Pertama, apakah pusat kekuasaan negara semakin kuat.
Kedua, apakah birokrasi semakin loyal dan efektif menjalankan kebijakan pemerintah.
Ketiga, apakah program-program strategis pemerintah dapat dijalankan tanpa hambatan politik yang berarti.
Keempat, apakah pengaruh kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan secara perlahan berkurang.
“Kalau Prabowo memang menggunakan kombinasi kooptasi dan erosi bertahap, ukuran keberhasilannya bukan apakah ada konflik besar hari ini, melainkan bagaimana konfigurasi kekuasaan berubah dalam beberapa tahun,” jelasnya.
Pada akhirnya, Hatta menyimpulkan bahwa berdasarkan gejala yang terlihat di ruang publik, pendekatan Prabowo terhadap Jokowi lebih dekat pada kombinasi model kooptasi dan model erosi bertahap, dengan kooptasi yang lebih dominan pada fase awal pemerintahan.
Ia menilai strategi tersebut memang dapat terlihat lambat atau bahkan dianggap lemah oleh kelompok yang menginginkan perubahan cepat.
Namun dari perspektif konsolidasi kekuasaan, strategi bertahap dapat menjadi pilihan bagi pemimpin yang ingin memperkuat pemerintahan sembari menekan risiko konflik elite, gejolak ekonomi, dan ketidakstabilan politik.
