Diamkan Budi Arie Sebut Kekuasaan Prabowo Tak Sampai 2029, Muslim Arbi: Jokowi Menyetujui
INDOVIEWNEWS.COM— Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 terus menjadi sorotan. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai situasi tersebut menimbulkan pertanyaan politik yang serius. Menurutnya, diamnya Jokowi ketika Budi Arie menyampaikan pandangan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk persetujuan.
“Jokowi menyetujui pernyataan Budi Arie,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).
Polemik bermula dari video pertemuan Budi Arie bersama Jokowi yang beredar luas di media sosial pada 25 Agustus 2026. Dalam video tersebut, Budi Arie membicarakan kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat daripada jadwal Pemilu 2029 dan mengaku telah menyampaikan insting politiknya kepada Jokowi.
Pernyataan itu kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029. Sejumlah pemberitaan bahkan menggunakan frasa
“Prabowo tak sampai 2029” untuk menggambarkan implikasi politik dari pernyataan tersebut.
Muslim menilai diamnya Jokowi tidak bisa begitu saja dilepaskan dari dinamika politik nasional. Menurut dia, gerak politik Jokowi tidak selalu dapat dibaca hanya dari pernyataan terbuka.
“Jokowi itu politisi ulung yang bisa memanfaatkan momentum dan ingin terus berkuasa,” ujar Muslim.
Menurut Muslim, Jokowi selama ini kerap dianggap remeh oleh lawan-lawan politiknya. Namun, ia berpandangan mantan presiden itu tetap memainkan strategi politik melalui berbagai jaringan dan komunikasi antarelite.
“Lawan politiknya membiarkan mengolok-olok dengan plongo-plongo, tetapi dia terus memainkan catur politik di Indonesia,” kata Muslim.
Dalam pandangannya, politik tidak selalu berjalan melalui pernyataan resmi. Jaringan politik, komunikasi antarelite, organisasi relawan, hingga keberadaan orang-orang yang pernah berada dalam lingkar pemerintahan sebelumnya, menurut Muslim, juga menjadi bagian dari dinamika perebutan dan permainan kekuasaan.
Namun, dari fakta yang tersedia, belum dapat dipastikan bahwa diamnya Jokowi merupakan bentuk persetujuan terhadap pernyataan Budi Arie. Dalam pemberitaan mengenai video tersebut, Jokowi disebut tidak memberikan respons terbuka, tidak terlihat mengangguk, bahkan disebut tidak melirik Budi Arie ketika pembicaraan berlangsung. Karena itu, klaim Muslim Arbi mengenai persetujuan Jokowi merupakan pandangan atau analisis politik.
Setelah pernyataannya viral dan menuai kontroversi, Budi Arie sendiri memberikan klarifikasi. Pada 26 Agustus 2026, ia meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa kurang berkenan dan menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik merupakan analisis pribadinya serta tidak berhubungan dengan Jokowi.
“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” demikian pernyataan Budi Arie sebagaimana dikutip dalam naskah yang diterima redaksi.
Projo juga memberikan penjelasan mengenai video yang beredar. Sekjen DPP Projo Freddy Alex Damanik menyebut video tersebut merupakan potongan yang tidak menggambarkan keseluruhan pembahasan dalam pertemuan, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya rencana perubahan pemerintahan.
Secara konstitusional dan administratif, hingga kini tidak ada informasi resmi yang menunjukkan pemerintahan Prabowo akan berakhir sebelum 2029. Karena itu, pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan perubahan atau “percepatan” politik lebih tepat diposisikan sebagai spekulasi atau analisis politik, bukan fakta mengenai berakhirnya pemerintahan Prabowo sebelum masa jabatannya selesai.
Bagi Muslim Arbi, polemik tersebut tetap menarik untuk dicermati sebagai bagian dari “catur politik” yang lebih panjang. Menurutnya, pengaruh Jokowi, jejaring politik, relawan, serta hubungan antarelite masih menjadi faktor yang diperhitungkan dalam membaca dinamika menuju Pemilu 2029.
Dengan demikian, polemik Budi Arie bukan sekadar soal satu kalimat “tidak sampai 2029”, melainkan kembali membuka perdebatan mengenai sejauh mana pengaruh Jokowi dan jejaring politiknya masih bekerja dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
Meski belum ada jawaban pasti, Muslim menilai diamnya Jokowi justru menjadi salah satu bagian yang patut dicermati dalam membaca dinamika tersebut.
