Rocky Gerung ke Wantimpres, Pengamat: Taktik Penguasa Butakan Masyarakat soal Buruknya Tata Kelola Negara
INDOVIEWNEWS.COM— Masuknya Rocky Gerung dan sejumlah tokoh lainnya ke dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai langkah tersebut sebagai taktik penguasa untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari buruknya tata kelola negara dan percepatan militerisme.
Demikian dikatakan Gigin di akun X (Twitter), Selasa (13/10/2026).
Menurut Gigin, kehadiran sejumlah tokoh di lingkungan penasihat presiden tidak bisa hanya dilihat sebagai upaya memperkuat kualitas pertimbangan bagi kepala negara.
Ia menilai, langkah tersebut juga perlu dibaca secara kritis dalam kaitannya dengan strategi kekuasaan membangun persepsi publik.
Gigin berpandangan, pelibatan tokoh-tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat berpotensi menggeser perhatian publik dari persoalan mendasar yang sedang dihadapi negara. Di antaranya adalah persoalan tata kelola pemerintahan, kualitas demokrasi, serta kekhawatiran terhadap semakin kuatnya peran militer dalam kehidupan sipil.
Kritik Gigin mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana pemerintah membuka ruang pengawasan publik.
Dalam sistem demokrasi, keberadaan penasihat presiden semestinya membantu kepala negara mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, efektivitas lembaga tersebut tetap harus diukur dari kualitas rekomendasi, transparansi, serta dampaknya terhadap kebijakan pemerintah.
Kehadiran tokoh publik di lingkungan kekuasaan, menurut pandangan kritis seperti yang disampaikan Gigin, tidak otomatis menjadi jaminan bahwa tata kelola pemerintahan akan membaik.
Publik tetap perlu melihat apakah berbagai persoalan mendasar mendapatkan penyelesaian atau justru tertutup oleh dinamika politik dan pemberitaan mengenai figur-figur yang masuk ke lingkaran kekuasaan.
Selain tata kelola pemerintahan, Gigin juga menyoroti percepatan militerisme. Isu ini berkaitan dengan perdebatan mengenai batas kewenangan militer, hubungan sipil dan militer, serta pentingnya menjaga supremasi sipil dalam demokrasi.
Dalam negara demokratis, militer memiliki peran penting dalam pertahanan negara. Namun, penempatan personel militer dalam jabatan sipil dan perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan perlu mendapat pengawasan sesuai ketentuan hukum dan prinsip demokrasi.
Karena itu, perdebatan mengenai militerisme tidak cukup berhenti pada siapa saja tokoh yang berada di sekitar presiden. Masyarakat juga perlu mengawasi kebijakan konkret pemerintah, perubahan regulasi, serta dampaknya terhadap kehidupan sipil.
Kritik Gigin menjadi pengingat bahwa popularitas tokoh dan dinamika politik di lingkaran istana tidak semestinya mengalihkan perhatian dari persoalan substansial tersebut.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
