Dua Tahun Prabowo-Gibran, Aziz Yanuar: Angka Ekonomi Membaik, Ujian Keadilan dan Akuntabilitas Belum Usai
INDOVIEWNEWS.COM— Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah capaian ekonomi dan perluasan program sosial. Namun, pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, serta jangkauan program pemerintah belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan telah dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Persoalan pemerataan, kualitas lapangan kerja, efektivitas belanja negara, keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kepatuhan terhadap prinsip negara hukum masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius.
Hal itu menjadi salah satu pokok dalam kajian kebijakan publik dan hukum tata negara bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto Periode 2024–2026, yang disusun advokat dan pengamat kebijakan publik Aziz Yanuar P., S.H., M.H., M.M, Kamis (22/10/2026).
Kajian tersebut menempatkan konstitusi, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial sebagai parameter untuk menilai jalannya pemerintahan. Evaluasi tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan dan jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga pada manfaat konkret yang dirasakan rakyat serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
“Keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan melalui hak yang terlindungi, manfaat yang terukur, sumber daya nasional yang dikelola secara adil, dan kekuasaan yang selalu tunduk kepada hukum,” demikian salah satu pokok pemikiran dalam dokumen tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam kajian menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Pada triwulan II 2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menggambarkan kondisi keuangan setiap rumah tangga.
Kajian itu menekankan bahwa keberhasilan ekonomi perlu diukur pula melalui peningkatan upah riil, produktivitas nasional, kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kualitas pelayanan publik.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi perlu diuji dari kemampuannya menciptakan pekerjaan layak dan memperbaiki daya beli masyarakat, bukan hanya dari kenaikan angka produk domestik bruto.
Tantangan tersebut semakin relevan ketika inflasi tahunan pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Meskipun inflasi merupakan indikator agregat, dampaknya terhadap keluarga berpendapatan rendah dapat berbeda karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Karena itu, pengendalian harga pangan dan kebutuhan dasar, pembenahan distribusi, serta perlindungan terhadap produsen kecil menjadi bagian penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas.
Dari sisi kemiskinan, kajian mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.
“Angka tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, penurunan kemiskinan belum menghapus kesenjangan kesejahteraan antarwilayah,” kata Aziz.
BPS mencatat tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen. Perbedaan itu memperlihatkan bahwa akses terhadap pekerjaan, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, infrastruktur, dan pasar belum sepenuhnya merata.
Sementara itu, Gini Ratio pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Angka ini lebih rendah dibandingkan 0,375 pada Maret 2025, tetapi meningkat dari 0,363 pada September 2025.
“Data tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan dan perbaikan pemerataan tidak selalu berjalan beriringan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan sosial tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah penerima bantuan atau perubahan persentase kemiskinan. Pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan pendapatan keluarga, keterjangkauan kebutuhan pokok, kepastian jaminan sosial, serta ketepatan data penerima manfaat.
Di sektor investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, meningkat 7,2 persen secara tahunan.
Investasi tersebut dilaporkan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia secara langsung. Sementara itu, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, dengan rata-rata upah buruh Rp3,39 juta.
“Kedua data tersebut menggambarkan dua sisi yang perlu dibaca secara bersamaan. Realisasi investasi menunjukkan aktivitas penanaman modal, sedangkan statistik ketenagakerjaan memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi pasar kerja,” tegasnya.
Kajian tersebut mengingatkan bahwa angka penyerapan tenaga kerja dalam laporan investasi tidak identik dengan tambahan bersih jumlah pekerja nasional berdasarkan survei BPS.
“Karena itu, besarnya investasi perlu diikuti pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, tingkat upah, jaminan sosial, produktivitas, serta keterlibatan industri lokal dan UMKM dalam rantai pasok,” paparnya.
Hal serupa berlaku bagi kebijakan hilirisasi. Investasi sektor hilirisasi pada semester I 2026 dilaporkan mencapai Rp300,1 triliun. Pemerintah juga mengumumkan 11 proyek hilirisasi nikel di Maluku Utara dengan nilai proyek sekitar Rp180 triliun.
Namun, nilai proyek yang diumumkan harus dibedakan dari investasi yang telah benar-benar direalisasikan. Selain itu, keberhasilan hilirisasi perlu diukur melalui transfer teknologi, peningkatan keterampilan pekerja Indonesia, nilai tambah domestik, penerimaan negara, dan perlindungan lingkungan.
“Dengan demikian, kedaulatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang masuk, tetapi juga oleh seberapa besar manfaatnya dinikmati masyarakat Indonesia,” pungkas Aziz.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
