Sutoyo Abadi: Indonesia Kehilangan Waktu Sejak 2014, Ekonomi Vietnam Melesat dan Indonesia Tertinggal
INDOVIEWNEWS.COM– Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyoroti ketertinggalan pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan Vietnam. Ia menilai Indonesia telah kehilangan momentum pembangunan sejak 2014 akibat persoalan tata kelola negara dan arah kebijakan ekonomi yang dinilainya tidak tepat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutoyo Abadi, Selasa (13/10/2026), menanggapi artikel berjudul Vietnam Melesat, Indonesia Jalan di Tempat yang ditulis Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), pada 10 Oktober 2026.
“Menyimak artikel tersebut, sebagai bangsa Indonesia, merasa pilu dan sedih. Indonesia sudah kehilangan waktu sejak 2014, bahkan kehilangan kedaulatan negara dan dalam proses pembangunan berjalan asal-asalan tanpa arah,” ujar Sutoyo.
Menurutnya, perbandingan kinerja ekonomi kedua negara tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah Indonesia.
“Dari informasi tersebut, wajar memunculkan pertanyaan: Apa yang salah pada tata kelola negara kita?” katanya.
Vietnam Tumbuh Hampir Dua Kali Lipat Indonesia
Mengutip paparan Anthony Budiawan, Sutoyo menyebut pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 9,95 persen pada kuartal III 2026, meningkat dari 8,81 persen pada kuartal II dan 8,15 persen pada kuartal I.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam data yang dikutip tercatat sebesar 5,61 persen pada kuartal I dan 5,29 persen pada kuartal II 2026.
“Ekonomi Vietnam melesat, bukan kiasan, melainkan makna sebenarnya. Vietnam mengulang lintasan Singapura dan Korea Selatan, negara Asia yang tumbuh spektakuler beberapa dekade yang lalu hingga menjadi negara maju,” demikian kutipan dari artikel Anthony yang disoroti Sutoyo.
Perbedaan tersebut, menurut Sutoyo, memperlihatkan kesenjangan dalam strategi pembangunan ekonomi kedua negara.
Ia juga menyoroti kinerja ekspor Vietnam yang disebut mencapai 374,84 miliar dolar AS selama Januari–Agustus 2026, meningkat 22,4 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Sebaliknya, ekspor Indonesia dalam periode yang sama disebut mencapai 193,64 miliar dolar AS, atau meningkat 4,74 persen.
Berdasarkan angka yang dikutip tersebut, nilai ekspor Vietnam mencapai sekitar 1,94 kali ekspor Indonesia.
Dalam nilai nominal, tambahan ekspor Vietnam disebut mencapai sekitar 69 miliar dolar AS, sedangkan Indonesia sekitar 9 miliar dolar AS.
Industri Manufaktur Jadi Pembeda
Sutoyo menilai perbedaan struktur ekspor menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus diperhatikan pemerintah.
Dalam paparan yang dikutipnya, ekspor manufaktur Vietnam mencapai 337,99 miliar dolar AS atau sekitar 90,2 persen dari total ekspor.
Sementara itu, ekspor manufaktur Indonesia disebut sebesar 159,55 miliar dolar AS.
Vietnam dinilai lebih berhasil membangun industri manufaktur berorientasi ekspor, sedangkan Indonesia masih bergantung pada komoditas dan produk turunannya.
Sutoyo juga menyinggung struktur surplus perdagangan Indonesia yang menurutnya masih rentan.
Ia mengutip angka surplus perdagangan nonmigas sebesar 28,54 miliar dolar AS, dengan kontribusi lemak dan minyak nabati mencapai 24,91 miliar dolar AS.
Menurut paparan tersebut, besarnya kontribusi komoditas sawit menunjukkan bahwa kekuatan perdagangan Indonesia belum sepenuhnya ditopang oleh diversifikasi industri.
“Di mana salahnya Indonesia di sektor perdagangan tertinggal jauh dari Vietnam?” ujar Sutoyo mempertanyakan arah kebijakan ekonomi nasional.
Soroti Kemiskinan dan Lapangan Kerja
Selain pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, Sutoyo menyoroti perbedaan tingkat kemiskinan kedua negara.
Mengacu pada data yang dikutip dari artikel Anthony Budiawan, dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar 8,30 dolar AS per hari berdasarkan paritas daya beli atau PPP 2021, sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 183 juta orang, masuk dalam kategori tersebut pada 2025.
Sementara itu, Vietnam disebut memiliki proporsi sebesar 18,7 persen berdasarkan ukuran yang sama.
Angka tersebut merupakan pengukuran berdasarkan standar kemiskinan internasional, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sutoyo berpandangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5 persen selama lebih dari satu dekade belum cukup kuat untuk mendorong transformasi industri dan memperluas kesempatan kerja dengan penghasilan layak.
Ia menilai ketergantungan pada konsumsi domestik dan komoditas menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertanyaan kedua: Apa yang salah dalam cara mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Vietnam lebih cepat dari Indonesia,” kata Sutoyo.
Pertanyakan Arah Pembangunan Sejak 2014
Sutoyo turut menyoroti strategi industrialisasi Vietnam yang dinilainya menyerupai pola pembangunan ekonomi negara-negara Asia Timur.
Strategi tersebut antara lain bertumpu pada penguatan manufaktur berorientasi ekspor, investasi asing, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguasaan teknologi.
Ia juga merujuk pemberitaan SINDOnews yang menyoroti peran pendidikan dan kapasitas tenaga kerja dalam mendukung kemampuan Vietnam menyerap teknologi manufaktur.
Menurut Sutoyo, Indonesia perlu mengevaluasi arah pembangunan ekonomi secara menyeluruh agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan regional.
Kritik tersebut juga dikaitkannya dengan kebijakan pembangunan sejak 2014, yang menurutnya belum mampu menghasilkan lompatan ekonomi sebagaimana dicapai Vietnam.
“Sejak 2014 Indonesia kehilangan waktu, kehilangan semuanya sampai kedaulatan negaranya ditransaksikan dengan kaum kapitalis,” tegas Sutoyo.
Pernyataan mengenai hilangnya kedaulatan negara tersebut merupakan penilaian kritis Sutoyo terhadap arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, bukan kesimpulan hukum mengenai adanya transaksi kedaulatan negara.
Perbandingan angka pertumbuhan, perdagangan, dan kemiskinan dalam pernyataan ini bersumber dari paparan yang dirujuk Sutoyo. Angka-angka tersebut belum diverifikasi secara independen oleh redaksi terhadap publikasi statistik resmi masing-masing negara.
Media memberikan ruang klarifikasi, tanggapan, maupun informasi dari perspektif pemerintah dan pihak-pihak terkait atas kritik serta penilaian yang disampaikan Sutoyo Abadi. Setiap klarifikasi yang diterima akan diberikan ruang pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
