Ngopi Sewarung
Indonesia Hari Ini Tidak Mengakar
By Uten Sutendy
Ibarat sebuah pohon, Indonesia hari ini seperti tumbuh tanpa akar yang kuat. Sebagian akarnya rusak, sebagian lainnya tercerabut dari tanah tempat ia berpijak.
Pohonnya memang masih berdiri, bahkan tampak semakin besar. Namun, di balik penampilannya, tersimpan kerapuhan. Sebab, pohon yang kehilangan akar akan sulit bertahan menghadapi badai, apalagi berbunga dan menghasilkan buah.
Begitulah Indonesia hari ini. Banyak kebijakan lahir dengan konsep besar, anggaran jumbo, dan jargon yang menjanjikan masa depan gemilang. Namun, pelaksanaannya kerap kehilangan pijakan pada realitas kehidupan masyarakat, nilai budaya, dan kearifan lokal yang menjadi akar kekuatan bangsa.
Ingin menyejahterakan anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi pelaksanaannya kerap kurang memperhatikan kultur dan kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan makanan, menu, hingga pola distribusi. Niat baik saja tidak cukup. Kebijakan harus memahami kehidupan rakyat, bukan sekadar memaksakan program dari atas.
Ingin membangun ekonomi rakyat melalui koperasi, tetapi pembangunan gedung justru berisiko lebih menonjol daripada penguatan kelembagaan, partisipasi, dan kemampuan usaha. Padahal, koperasi bukan sekadar bangunan, melainkan gerakan ekonomi yang bertumpu pada kepercayaan, kemandirian, dan gotong royong.
Ingin mencerdaskan bangsa, tetapi lebih sibuk menambah lembaga daripada memastikan kualitas pendidikan. Sekolah dan universitas boleh bertambah, tetapi apakah karakter, daya kritis, dan kecerdasan generasi muda ikut berkembang?
Ingin membangun Indonesia Emas, tetapi ruang publik justru dipenuhi pertengkaran, narasi dangkal, dan polemik elite yang menguras energi bangsa. Sementara itu, persoalan kesejahteraan, pendidikan, lapangan kerja, dan kualitas hidup rakyat masih menunggu jawaban.
Bagaimana mungkin berbicara tentang Indonesia Emas jika energi bangsa lebih banyak dihabiskan untuk kebisingan daripada membangun kecerdasan?
Pembangunan era sebelumnya yang bermanfaat semestinya dilanjutkan dan diperbaiki, bukan ditinggalkan hanya karena perbedaan politik. Negara bukan milik satu rezim. Apa yang baik harus diteruskan, yang keliru diperbaiki, dan yang tidak bermanfaat dihentikan. Ukurannya adalah kepentingan rakyat, bukan ego kekuasaan.
Atas nama efisiensi, pemerintah berbicara tentang penghematan. Namun, ketika belanja birokrasi, penambahan jabatan, dan berbagai lembaga ikut menjadi sorotan, publik berhak bertanya: apakah efisiensi benar-benar untuk kepentingan rakyat? Negara menjadi efisien bukan sekadar dengan memangkas angka, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat nyata.
Ingin membangun kehidupan berketuhanan sesuai Pancasila, tetapi ruang publik masih kerap diwarnai kebencian dan politik adu domba. Agama seharusnya melahirkan kebijaksanaan dan kasih sayang, bukan menjadi alat membelah masyarakat. Ketika agama kehilangan akhlak dalam praktik sosial dan politik, yang tersisa hanyalah simbol.
Ingin melindungi lingkungan, tetapi kerusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam terus menjadi persoalan. Hutan bukan sekadar komoditas, tanah bukan hanya objek investasi, dan air bukan sekadar sumber pendapatan. Semuanya adalah penyangga kehidupan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
Ingin mewujudkan keadilan ekonomi, tetapi daerah penghasil kekayaan alam masih menghadapi keterbatasan anggaran dan ketimpangan pembangunan. Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat mengambil kekayaan, sementara masyarakatnya terus bergulat dengan kemiskinan dan minimnya fasilitas.
Ingin menjadi negara mandiri, tetapi ketergantungan pada utang dan pengelolaan aset strategis tetap menjadi perhatian. Kemandirian tidak cukup dibangun melalui pidato nasionalisme. Ia harus diwujudkan dengan memperkuat industri nasional, mengelola sumber daya sendiri, dan memastikan kerja sama internasional benar-benar menguntungkan rakyat.
Dari berbagai persoalan itu, terlihat satu benang merah: semakin lebarnya jarak antara cita-cita yang diucapkan, kebijakan yang dijalankan, dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Kita terlalu sibuk membicarakan apa yang ingin dibangun, tetapi kurang bersungguh-sungguh memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan rakyat. Kita bersemangat menampilkan kemajuan, tetapi kurang cermat merawat akar kekuatan bangsa.
Padahal, akar itu bernama keadilan, akhlak, kebudayaan, gotong royong, kemandirian, dan keberpihakan kepada rakyat.
Tanpa akar tersebut, pembangunan hanya menjadi pertumbuhan yang kehilangan arah. Gedung boleh menjulang, anggaran boleh membesar, dan jargon boleh menggelegar. Namun, semua itu tidak menjamin bangsa ini tumbuh kuat dan bermartabat.
Kegelisahan rakyat bukan semata-mata karena ketidakpercayaan kepada pemerintah, melainkan juga karena kekhawatiran terhadap arah perjalanan bangsa.
Sebab, pohon yang kehilangan akar tidak selalu tumbang seketika. Ia mungkin tetap tegak ketika kerusakan di bawah tanah sudah berlangsung lama. Hingga suatu saat badai datang, semuanya terlambat untuk diselamatkan.
Jangan biarkan Indonesia menjadi pohon besar yang kehilangan akar. Sebab, sebesar apa pun pohon itu, tanpa akar yang kuat, kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu.
Get the feeling
Mr. Ten
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
