Oligarki sering kali memperlebar jurang ketimpangan ekonomi dan sosial antara kelompok minoritas yang sangat kaya dan kelompok mayoritas yang kurang mampu.
INDOVIEWNEWS.COM – Ketua Korps Alumni KNPI Jakarta Timur, Amos Hutauruk menekankan betapa berbahayanya ‘Sell Oligarki’ bagi bangsa Indonesia. Diketahui, istilah sell oligarki atau konteks “menjual kepada oligarki“, merujuk pada beberapa tren ekonomi-politik dan fenomena sosial yang sedang banyak dibahas di Indonesia saat ini, mengupas beberapa konteks utama yang paling menonjol, seperti Isu Pajak dan “Sell Singapore”.
Sebagaimana merujuk pada info Artificial Intelleigence (AI), dalam ranah ekonomi makro dan hukum perpajakan, terdapat istilah “Sell Singapore”. Ini adalah jargon di kalangan perencana keuangan internasional yang mengomodifikasi sistem hukum.
Istilah ini mengkritik fenomena di mana kekayaan raksasa milik konglomerat dan oligarki domestik sengaja dilarikan atau “dijual” ke instrumen perlindungan hukum perpajakan luar negeri (seperti Singapura) agar terhindar dari radar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia.
Menjual Kedaulatan
Amos mengupas, banyak pengamat ekonomi-politik menilai bahwa privatisasi aset negara, komodifikasi sumber daya alam (SDA), serta ketergantungan regulasi pada pemodal besar sama saja dengan “menjual” kedaulatan hukum, ekonomi, dan politik negara kepada kelompok oligarki.
Sementara itu, banyak pakar menganalogikan oligarki sebagai sel kanker di dalam rahim demokrasi. Sel normal dalam tubuh seharusnya bekerja untuk menopang seluruh organ (melayani rakyat), namun sebaliknya, oligarki adalah sel yang mengalami degenerasi atau “rusak“.
“Oligarki ini hanya fokus melakukan pembelahan atau reproduksi demi menumpuk kekayaan pribadinya sendiri, sehingga menjadi parasit bagi organ negara yang lain,” kata Amos dalam keterangan resminya kepada Wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Kendali Politik dan Kekuasaan
Amos mengupas, Oligarki sendiri adalah bentuk sistem diktator atau struktur kekuasaan di mana seluruh kendali politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan dipegang oleh sekelompok kecil orang.
“Kekuasaan tidak berada di tangan rakyat luas, melainkan dikendalikan oleh kelompok elit tertentu, seperti pengusaha kaya, pejabat, atau keluarga berkuasa. Ini yang harus dilawan,” urainya.
Sebab, dengan berbasis Kekayaan dan Sumber Daya, Kelompok penguasa atau oligarki ini memanfaatkan konsentrasi kekayaan material yang masif untuk meraih dan mempertahankan posisi politik.
“Bahkan keputusan dan kebijakan negara cenderung dibuat untuk melindungi atau memperbesar aset dan kepentingan kelompok mereka sendiri, bukan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Kondisi ini tentu memicu Kesenjangan,” terangnya.
“Sistem ini sering kali memperlebar jurang ketimpangan ekonomi dan sosial antara kelompok minoritas yang sangat kaya dan kelompok mayoritas yang kurang mampu.” tandas Amos.
Tidur Nyenyak di Negara Tetangga
Ketua Korps Alumni KNPI Jakarta Timur ini pun mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk menyuarakan bahwa rakyat tidak takut dengan oligarki, karena Oligarki hanya membuat gaduh ekonomi di Indonesia, dan mengganggu stabilitas negara.
“Saat ini Pemimpin Negara Kita Presiden Prabowo Subianto tidak takut dengan oligarki yang sudah berkembang biak sejak tahun 2000, yang artinya oligarki sudah 26 tahun membangun kerajaannya di negara tetangga dan memperkaya mereka.” tegasnya.
Ia pun meminta sudah saatnya seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum di negeri ini bangkit dan berani melawan oligarki salah satunya adalah oligarki pembakar hutan di Indonesia.
“Saatnya kawan kita sama-sama bangkit melawan oligarki, menyuarakan tangkap semua pemimpin oligarki yang ditenggarai dan diduga kuat bahwa perusahaan-perusahaan mereka yang ikut dalam pembakaran hutan.” Tegas dia.
Anos memastikan, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur siap bersama masyarakat dan Presiden Prabowo Subiato serta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberantas oligarki yang tidur nyenyak di negara tetangga.
“Ya kita siap,” tandasnya. (RED)
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
