Bahlil Pegang Dua Kursi Menteri, CBA Desak Prabowo Copot dari ESDM dan Lantik Yuliot Tanjung
INDOVIEWNEWS.COM— Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 membawa perubahan besar dalam peta kekuasaan pemerintahan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Bahlil Lahadalia.
Bahlil resmi dilantik Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun, pada saat yang sama, Bahlil masih menduduki jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kondisi tersebut membuat Bahlil kini berada pada dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai situasi tersebut perlu segera diakhiri. Ia mendesak Presiden Prabowo mencopot Bahlil dari posisi Menteri ESDM agar konsentrasi kerja di kementerian tersebut tidak terpecah.
Menurut Uchok, Presiden Prabowo sebaiknya segera menunjuk Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebagai Menteri ESDM definitif.
“Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus terdengar seperti panen raya kekuasaan,” ujar Uchok kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).
Ia menilai pemisahan jabatan tersebut penting agar pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam menangani berbagai persoalan perizinan pertambangan.
“Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah mencopot Bahlil, lantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegasnya.
Uchok menggambarkan persoalan perizinan tambang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan kepastian birokrasi.
“Urusan izin tambang yang selama ini jalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa lari kencang seperti kijang,” katanya.
Yuliot Dinilai Sudah Paham Dapur ESDM
Uchok juga menyoroti posisi Yuliot Tanjung yang selama ini mendampingi Bahlil dalam perjalanan karier pemerintahannya.
Ketika Bahlil memimpin Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot menduduki posisi Wakil Kepala BKPM. Ketika Bahlil kemudian menjadi Menteri ESDM, Yuliot kembali mendampinginya sebagai Wakil Menteri ESDM.
Karena itu, menurut Uchok, Yuliot bukan sosok yang membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi apabila dipercaya menjadi Menteri ESDM definitif.
Ia menilai pengalaman Yuliot di lingkungan investasi dan energi dapat menjadi modal untuk melanjutkan berbagai pekerjaan yang ada di Kementerian ESDM.
Selama mendampingi Bahlil, keduanya juga dikenal sebagai pasangan pejabat yang kerap tampil bersama dalam berbagai agenda pemerintahan.
Uchok bahkan menggunakan istilah “jimat keberuntungan” untuk menggambarkan kedekatan profesional antara Bahlil dan Yuliot.
“Selama ini, bagi Bahlil, Yuliot itu keberuntungan. Sekarang berpisah? Maka keberuntungannya pun ikut pergi. Bisa jadi bumerang, yang tadinya menguntungkan, kini justru melukai diri sendiri,” kata Uchok.
Pelantikan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus mempertahankannya sebagai Menteri ESDM membuat perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan Presiden Prabowo.
Di satu sisi, Bahlil memiliki tanggung jawab baru pada level koordinasi sebagai Menko. Di sisi lain, ia masih harus menangani langsung urusan Kementerian ESDM.
Bagi CBA, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konsentrasi dan efektivitas kerja karena sektor hilirisasi dan transisi energi merupakan agenda besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Karena itu, Uchok meminta Prabowo segera menentukan pilihan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Ia mengusulkan Yuliot Tanjung segera ditetapkan sebagai Menteri ESDM definitif. Dengan demikian, Bahlil dapat berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Kalau Yuliot dilantik, maka pemisahan tugas menjadi jelas. Bahlil fokus sebagai Menko, sementara ESDM dipimpin menteri definitif,” ujar Uchok.
Kini keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah Bahlil akan tetap memegang dua jabatan, atau salah satu kursi tersebut segera diserahkan kepada pejabat lain, termasuk kemungkinan Yuliot Tanjung?
Bagi CBA, jawaban atas persoalan tersebut penting untuk memastikan kementerian strategis yang mengurusi energi dan sumber daya mineral tidak kehilangan fokus di tengah besarnya pekerjaan pemerintah di sektor hilirisasi, investasi, pertambangan dan transisi energi.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
