Bola Panas Pemakzulan Gibran Kunci Gemboknya Ada Pada Presiden Prabowo – Bukan di Senayan Tempat Anak Bermain – Main Boneka
INDOVIEWNEWS.COM— Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan ditentukan oleh dinamika di DPR, melainkan oleh sikap politik Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian tersebut disampaikan Sutoyo Abadi melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Minggu (19/10/2026).
Dalam rilisnya, Sutoyo Abadi mengaitkan wacana pemakzulan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
> “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak lantas menyapu bersih kegaduhan politik nasional. Tidak ditemukannya bukti fisik ijazah SMA/sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam pertimbangan putusan MK telah menyulut gelombang baru, wacana pemakzulan (impeachment),” tulis Sutoyo Abadi dalam rilisnya.
Menurut Sutoyo, bola panas kini berpindah dari ranah yurisprudensi ke panggung politik Senayan. Namun, ia mempertanyakan apakah wacana tersebut merupakan mekanisme penegakan etika bernegara atau sekadar teater politik.
> “Bola panas berpindah dari ranah yurisprudensi ke panggung politik Senayan. Namun, melihat konstelasi kekuasaan hari ini, publik layak bertanya: apakah wacana pemakzulan ini benar-benar sebuah mekanisme penegakan etika bernegara atau sekadar teater politik yang sudah bisa ditebak akhir ceritanya?” ujarnya.
Fraksi Dinilai Tunggu Sinyal Prabowo
Sutoyo Abadi menilai respons fraksi-fraksi di DPR menggambarkan sikap politik yang terbelah dalam merespons putusan MK. Ia menyebut fraksi-fraksi di DPR memilih menyandarkan sikapnya pada arah politik Presiden Prabowo Subianto.
> “Respon fraksi-fraksi di DPR menggambarkan dengan telanjang betapa terbelahnya sikap politik Senayan dalam merespons ‘kartu kuning’ dari MK, fraksi-fraksi di DPR, seperti anak-anak asik bermain main-main sendiri,” kata Sutoyo.
> “Anak-anak tersebut tidak mau pusing dan beresiko, mereka memilih menyandarkan sikapnya pada satu variabel utama: Arah angin politik Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.
Ia juga mempertanyakan sikap independensi DPR sebagai lembaga pengawasan.
> “Mengapa seluruh fraksi koalisi harus menunggu sinyal dari Presiden Prabowo? Bukankah DPR adalah lembaga independen penghimpun suara rakyat yang memegang hak pengawasan?” tutur Sutoyo dalam rilisnya.
Menurutnya, secara konstitusional DPR memiliki instrumen pengawasan yang kuat seperti Pansus hingga Hak Angket. Namun secara politik, mekanisme pemakzulan membutuhkan dukungan minimal dua pertiga anggota DPR.
> “Jawabannya mengonfirmasi realitas pahit politik elektoral kita: Konstitusi memberi DPR taji, tetapi pragmatisme koalisi tumpul oleh komando tunggal,” jelasnya.
> “Tanpa restu dari Presiden Prabowo sebagai pemegang komando Koalisi, fraksi-fraksi pendukung pemerintah tidak akan berani melintasi garis batas tersebut,” tambahnya.
Tiga Skenario Menurut Sutoyo Abadi
Dalam kajian politiknya, Sutoyo Abadi memaparkan tiga skenario yang menurutnya bergerak di lapangan.
Pertama, skenario konfrontatif yang menurutnya kecil peluangnya.
> “Prabowo tidak akan membiarkan DPR membentuk Pansus/Hak Angket untuk mengusut tuntas dokumen pendidikan Gibran. Langkah ini dianggap terlalu berisiko karena dapat mengguncang stabilitas internal pemerintahan yang baru berjalan,” tulisnya.
Kedua, skenario kompromi politik yang menurutnya besar peluangnya.
> “Bos besar bersama partai koalisi memilih menjaga stabilitas nasional. Isu pemakzulan akan dibiarkan bergulir, lalu perlahan menguap ditelan waktu apalagi setelah diberi umpan isu-isu baru,” ujarnya.
Ketiga, skenario jalan buntu.
> “Jika PDIP dan fraksi kritis nekat mengajukan pendapat DPR ke MK tanpa dukungan mayoritas dua pertiga suara Senayan, proses pemakzulan dipastikan membentur tembok tebal dan berhenti di titik nol,” kata Sutoyo.
Sutoyo juga menilai gelombang petisi, maklumat, hingga ultimatum aktivis tidak akan berdampak signifikan tanpa dukungan kekuatan politik dominan.
> “Gelombang petisi, maklumat, ultimatum aktivis, hingga erangan publik di media sosial—tanpa didorong oleh people power bernilai riil atau faksi politik dominan yang bersiap beralih kongsi, akan berujung pada nasib yang sama, berhenti di tempat dan perlahan menguap,” tulisnya.
Di akhir rilisnya, Sutoyo Abadi menegaskan kembali pandangannya tentang posisi kunci pemakzulan Gibran.
> “Politik di Indonesia kembali menegaskan sesuai watak aslinya, ketika moral, etika, keadilan, kebenaran (pemakzulan Gibran) benturan dengan kekuasaan, semua harus tunduk pada penguasa,” ujarnya.
> “Bola panas pemakzulan Gibran kunci gemboknya ada pada Presiden Prabowo Subianto – bukan di Senayan tempat taman kanak-kanak bermain-main,” pungkas Sutoyo Abadi.
Berita ini disusun berdasarkan rilis tertulis dari Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi. Seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan pendapat dan penilaian narasumber, dan bukan merupakan kesimpulan atau penilaian redaksi. Media memberi ruang sanggahan atau klarifikasi dari pihak yang disebutkan narasumber dan akan ditayangkan.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
