Dr Puspitasari UI: 63 Persen PMI Adalah Perempuan, Rawan Kekerasan dan Gaji Tak Dibayar
BONDOWOSO, http:INDOVIEWNEWS.COM— Universitas Indonesia (UI) melalui Klaster Riset RISE-C, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB), menggelar Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat untuk memperkuat ketahanan komunitas Pekerja Migran (Perempuan) Indonesia di Bondowoso, Jawa Timur.
Kegiatan yang digelar mulai 1 Oktober 2026 di Aula Gedung DPMPTSP Bondowoso itu menyoroti tingginya kerentanan perempuan migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik dan perawatan.
Ketua Pengabdi dari Klaster Riset RISE-C SPPB UI, Dr. M. Puspitasari, http://S.Sos., http://M.Si., mengungkapkan perempuan merupakan mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Perempuan menempati jumlah terbesar pekerja migran Indonesia, yaitu 63 persen hingga lebih dari 75 persen, terutama di sektor domestik dan perawatan,” kata Puspitasari kepada wartawan di Bondowoso, Jumat (24/10/2026).
Menurut data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) 2025 yang dikutip Puspitasari, sebagian besar PMI perempuan bekerja di sektor informal sebagai asisten rumah tangga (ART) yang terisolasi dan sulit diawasi.
“Kondisi ini dapat menimbulkan risiko yang dihadapi mereka, seperti terjadinya kekerasan fisik, upah tidak dibayar, hingga perdagangan orang,” ujar Puspitasari.
Puspitasari juga menekankan bahaya migrasi non-prosedural yang masih marak terjadi di daerah asal PMI.
“Adanya migrasi non-prosedural menimbulkan risiko yang tinggi, karena tidak melalui jalur resmi,” tegasnya.
Dalam sesi sharing pengalaman bersama PMI dan purna PMI di Bondowoso, terungkap nasib pekerja yang berangkat lewat jalur non-prosedural sangat bergantung pada nasib.
“Mereka mengatakan, nasib yang dialami untung-untungan, kalau pas dapat majikan baik bisa bekerja dengan tenang, tapi jika dapat majikan yang tidak baik menjadi sengsara,” kata Puspitasari menirukan penuturan para PMI.
Para PMI juga mengaku hidup dalam ketakutan selama bekerja di luar negeri.
“Dialami juga terjadinya kondisi kucing-kucingan jika hendak bepergian, cenderung tidak bisa kemana-mana, karena ada kekuatiran kena razia, dan ketahuan ilegal atau non-prosedural,” ucapnya.
Faktor bahasa, lanjut Puspitasari, turut menentukan kemampuan adaptasi PMI. PMI di Malaysia yang memiliki bahasa serumpun lebih cepat beradaptasi dibandingkan PMI di negara-negara Arab atau Taiwan.
“Untuk negara Malaysia yang mempunyai bahasa serumpun membuat PMI dapat beradaptasi lebih cepat dibandingkan dari negara lainnya seperti dari negara-negara Arab atau Taiwan,” jelas Puspitasari.
Program pengabdian UI di Bondowoso ini bertujuan memberikan enam penguatan utama bagi komunitas PMI perempuan, yakni sosialisasi berbasis komunitas dan bahasa lokal yang dipimpin perempuan, pelatihan paralegal dan peer edukator perempuan, pemahaman kanal pengaduan mudah diakses seperti WhatsApp dan hotline, informasi penguatan ekonomi dan reintegrasi purna-migran, kolaborasi pemerintah desa, masyarakat sipil, dan swasta, serta penegakan hukum terhadap calo dan P3MI pelanggar.
Puspitasari menegaskan layanan pengaduan harus terbuka untuk semua PMI, baik prosedural maupun non-prosedural.
“Kami menyampaikan perlunya memastikan layanan pengaduan terbuka bagi PMI baik yang prosedural maupun non-prosedural, perhatian kepada penempatan PMI yang berada pada desa yang tersosialisasi, kecepatan waktu respons terhadap pengaduan-pengaduan, proporsi PMI perempuan terdata, dan pendapatan purna-migran,” kata Puspitasari.
Sebagai tindak lanjut, tim RISE-C UI akan melakukan pemetaan komunitas, pembentukan peer educator, dan evaluasi secara reguler.
“Dengan demikian sebagai tindak lanjut perlu dilakukan pemetaan komunitas, peer educator, dan evaluasi secara reguler,” pungkasnya.
Turut hadir dalam tim pengabdian masyarakat UI di Bondowoso, yakni Dr. Lita Sari Barus, S.T., http://M.Si., Susy Ong, B.A., M.A., http://D.Sc, Dr. Shobichatul Aminah, http://M.Si, dan Dr. David Ronald Tairas, S.S., S.E., M.M.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
