DEMONSTRASI DAN PERUBAHAN: SARAT OBJEKTIF, SUBJEKTIF DAN PERTARUNGAN NARASI
Oleh: Radhar Tribaskoro
Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA).
Demonstrasi merupakan salah satu sarana masyarakat untuk mengubah ketidakpuasan menjadi tekanan politik. Namun, demonstrasi tidak serta-merta menghasilkan perubahan secara otomatis. Aksi massa baru berdaya guna jika mampu memengaruhi persepsi publik, mengubah kalkulasi politik elite, menaikkan biaya politik penguasa, membuka ruang perundingan, serta mendorong lembaga negara mengambil tindakan konkrit. Oleh karena itu, besarnya jumlah massa tidak selalu menjamin efektivitas jika tidak diimbangi kejelasan tuntutan, legitimasi publik, dan sasaran keputusan yang tepat.
Dalam kacamata sistem politik, demonstrasi hadir untuk memperkeras masukan masyarakat. David Easton (1965) menjelaskan bahwa sistem politik mengolah tuntutan dan dukungan menjadi keputusan. Protes muncul ketika saluran konvensional seperti pemilu, parlemen, atau partai politik dinilai tersumbat. Niklas Luhmann (1996) menambahkan bahwa protes berfungsi menampilkan kembali persoalan yang diabaikan oleh lembaga rutin, memaksa sistem politik untuk merespons, meski jawaban yang diberikan tidak selalu sesuai dengan harapan para demonstran.
Hubungan antara demonstrasi dan perubahan karena itu perlu dilihat melalui dua kelompok persyaratan, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif menyangkut keadaan sosial, struktur kesempatan politik, organisasi, sumber daya, serta keberadaan sasaran keputusan. Syarat subjektif menyangkut bagaimana keadaan tersebut ditafsirkan sebagai ketidakadilan, siapa yang dianggap bertanggung jawab, perubahan apa yang dikehendaki, dan apakah masyarakat percaya bahwa tindakan bersama dapat menghasilkan perubahan. Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat.
I. Syarat Objektif Demonstrasi
Syarat objektif itu dapat dirumuskan ke dalam 3 poin:
Pertama, Kondisi Struktural dan Tekanan Sosial. Aksi massa berakar dari deprivasi relatif (Gurr, 1970) dan kesenjangan yang dirasakan sebagai ketidakadilan berpola, bukan sekadar nasib pribadi. Ketika gangguan sistemik terjadi (Smelser, 1962), berbagai masalah sektoral menyatu menjadi persepsi kegagalan kelembagaan, meruntuhkan kepercayaan pada saluran konvensional.
Kedua, Kesempatan dan Momentum Politik. Efektivitas demonstrasi sangat bergantung pada terbukanya kesempatan politik (McAdam, 1982; Tarrow, 2011), seperti adanya perpecahan elite atau dukungan media. Tekanan ini perlu diselaraskan dengan sasaran kekuasaan yang spesifik, momentum agenda politik yang tepat, serta peristiwa pemicu yang mengkristalkan keresahan menjadi tindakan nyata.
Ketiga, Kapasitas Organisasi dan Kanalisasi Kebijakan. Kemarahan massa membutuhkan jaringan dan organisasi mobilisasi (Tilly, 1978) yang ditopang oleh ketersediaan sumber daya dan logistik (McCarthy & Zald, 1977). Kapasitas ini memastikan gerakan memiliki daya tahan serta saluran resmi untuk menerjemahkan tekanan jalanan menjadi keputusan kebijakan konkrit.
II. Syarat Subjektif Demonstrasi
Demikian juga terdapat 3 syarat subjektif:
Pertama, kesadaran kolektif dan pembingkaian masalah. Gerakan diawali dari kesadaran bahwa penderitaan merupakan ketidakadilan yang harus diubah. Kelompok yang beragam perlu membangun diagnosis bersama, mengatribusikan tanggung jawab secara fokus pada pihak tertentu, serta merumuskan tuntutan dan solusi konkrit yang realistis (Benford & Snow, 2000).
Kedua, identitas, kepercayaan, dan efikasi kolektif. Pembentukan identitas kolektif “kita” dan rasa percaya pada penggerak sangat penting untuk menjaga keterlibatan publik. Selain itu, pembebasan kognitif (McAdam, 1982) meyakinkan masyarakat bahwa partisipasi mereka memiliki daya ubah dan efikasi yang nyata.
Ketiga, pengelolaan emosi, komitmen, dan disiplin aksi. Energi emosional seperti kemarahan moral harus dikelola agar terarah (Jasper, 1998) dan disertai kesediaan menanggung risiko untuk mengatasi masalah free-rider (Olson, 1965). Disiplin nonkekerasan menjadi kunci dalam mempertahankan legitimasi dan menarik partisipasi yang lebih luas (Chenoweth & Stephan, 2011).
III. Deprivasi, Kesenjangan, dan Gangguan Sistemik
Deprivasi menciptakan perasaan “kita menderita”, kesenjangan melahirkan persepsi “penderitaan tidak adil”, dan gangguan sistemik menegaskan “saluran resmi tidak bekerja”. Ketiganya dipadukan oleh narasi bersama untuk mengubah ketidakpuasan menjadi aksi nyata.
Namun hubungan tersebut tidak otomatis. Deprivasi dapat menghasilkan strategi bertahan hidup individual. Kesenjangan dapat menghasilkan kecemburuan tanpa organisasi. Gangguan sistemik dapat menghasilkan sinisme dan penarikan diri dari politik. Agar berubah menjadi demonstrasi, ketiganya harus diproses melalui komunikasi, organisasi, identitas, dan keyakinan akan keberhasilan. Dengan demikian, keadaan objektif menyediakan bahan bakar, sedangkan keadaan subjektif menentukan apakah bahan bakar itu akan tetap tersimpan, menguap, atau dinyalakan menjadi tindakan kolektif.
IV. Pertarungan Narasi
Pertarungan narasi bukan unsur tambahan setelah demonstrasi terjadi. Ia berlangsung sejak sebelum mobilisasi, selama aksi, hingga setelah massa meninggalkan jalan. Yang diperebutkan adalah jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar: apa yang sedang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menjadi korban, apa yang harus dilakukan, dan apakah demonstrasi merupakan tindakan yang sah.
1. Narasi diagnostik: Menentukan apakah masalah dipandang sebagai krisis sistemik atau sekadar gangguan teknis sementara.
2. Narasi atribusional: Memfokuskan pihak yang bertanggung jawab, baik itu berupa kebijakan spesifik, pejabat tertentu, atau keseluruhan sistem.
3. Narasi prognostik: Tuntutan konkrit yang menawarkan jalan keluar rasional agar gerakan tidak dipersepsikan sekadar destruktif.
4. Narasi motivasional: Mendorong partisipasi aktif dengan membangun rasa urgensi serta harapan atas perubahan.
5. Narasi legitimasi: Memengaruhi masyarakat umum (pihak ketiga) agar memberikan simpati dan tekanan tambahan pada pengambil keputusan (Lipsky, 1968).
Pemerintah juga menjalankan strategi naratif. Ia dapat mengakui sebagian tuntutan, memisahkan demonstran damai dari pelaku kekerasan, mempertanyakan akurasi data gerakan, menonjolkan risiko ekonomi, atau menggambarkan aksi sebagai kepentingan kelompok sempit. Strategi tersebut tidak selalu berupa penindasan informasi. Pemerintah dapat memenangkan pertarungan narasi dengan menunjukkan kompetensi, keterbukaan, koreksi kebijakan, dan kesediaan berdialog. Sebaliknya, tanggapan yang defensif, kontradiktif, atau merendahkan dapat memperkuat narasi gerakan bahwa pemerintah tidak memahami keadaan masyarakat.
V. Apa Itu Dominasi Narasi?
Dominasi narasi tidak sekadar diukur dari tren media sosial, melainkan dari enam indikator utama: (1) Keluasan sosial yang melintasi lintas kelompok; (2) Konvergensi makna atas kesamaan sasaran; (3) Ketahanan waktu isu; (4) Kredibilitas berbasis fakta; (5) Konversi organisasional dari wacana menjadi aksi; dan (6) Daya tahan terhadap narasi tandingan pemerintah.
Seperti dijelaskan Timur Kuran (1991), dominasi narasi menurunkan ambang batas ketakutan publik untuk beraksi bersama.
Timur Kuran menunjukkan bahwa masyarakat sering menyembunyikan ketidakpuasan karena mengira orang lain masih mendukung pemerintah. Ketika sebuah peristiwa memperlihatkan bahwa ketidakpuasan ternyata meluas, ambang keberanian dapat turun secara cepat dan menghasilkan gelombang mobilisasi yang sebelumnya tidak diperkirakan (Kuran, 1991). Dengan demikian, dominasi narasi tidak hanya membentuk opini, tetapi juga membentuk perkiraan setiap orang mengenai apa yang dipikirkan dan akan dilakukan orang lain.
VI. Bagaimana Demonstrasi Menghasilkan Perubahan?
1. Perubahan agenda publik: Memaksa isu yang diabaikan menjadi prioritas pembahasan nasional.
2. Peningkatan biaya politik: Mengganggu rutinitas kelembagaan sehingga pengabaian isu menjadi mahal bagi penguasa (Piven & Cloward, 1977).
3. Aktivasi sekutu internal: Memberikan keberanian pada elemen elite atau parlemen untuk mendukung perubahan.
4. Pembukaan ruang perundingan: Meningkatkan daya tawar gerakan dalam posisi tawar-menawar resmi.
5. Konsesi kebijakan: Meraih keberhasilan substantif dalam bentuk pemenuhan tuntutan (Gamson, 1975).
6. Perubahan kelembagaan: Memperbaiki aturan dan prosedur pengawasan yang berkelanjutan.
7. Transformasi budaya politik: Menumbuhkan kesadaran kritis dan standar moral baru dalam masyarakat.
VII. Mengapa Demonstrasi Besar Dapat Gagal?
Demonstrasi dapat mengalami kegagalan akibat beberapa faktor utama: (1) Syarat objektif kuat tetapi syarat subjektif lemah, sehingga kemarahan tidak terarah; (2) Narasi kuat tanpa dukungan organisasi yang padu; (3) Tuntutan terlalu luas dan tidak realistis; (4) Terjadinya kekerasan yang merusak legitimasi moral dan mengalihkan fokus publik ke isu ketertiban; serta (5) Absennya strategi pengawasan pasca-aksi untuk mengawal konsesi yang telah dicapai.
Penutup
Efektivitas demonstrasi dapat dirumuskan sebagai hasil interaksi antara tekanan objektif, konvergensi narasi, kapasitas organisasi, kesempatan politik, disiplin tindakan, dan kemampuan menerjemahkan tekanan ke dalam keputusan kelembagaan. Hubungan tersebut bersifat hampir multiplikatif. Kelemahan serius pada salah satu unsur dapat mengurangi kekuatan keseluruhan gerakan.
Karena itu, demonstrasi besar tidak selalu mensyaratkan dominasi narasi yang secara eksplisit anti-pemerintah. Yang dibutuhkan adalah dominasi narasi mobilisasi, yaitu keyakinan bersama bahwa terdapat ketidakadilan nyata, tanggung jawab dapat ditentukan, perubahan yang diminta cukup jelas, dan tindakan kolektif merupakan cara yang sah serta mungkin berhasil. Narasi tersebut dapat bersifat anti-kebijakan, menuntut koreksi pemerintahan, atau dalam keadaan tertentu menolak keseluruhan sistem kekuasaan.
Pertarungan yang menentukan pada akhirnya bukan hanya pertarungan antara massa dan aparat di jalan, tetapi pertarungan untuk menentukan makna politik demonstrasi. Gerakan akan menguat apabila publik melihatnya sebagai pembela kepentingan bersama dan pembuka jalan koreksi. Pemerintah akan mempertahankan legitimasi apabila mampu menunjukkan bahwa sistem masih mendengar, mengoreksi diri, dan menghasilkan keputusan yang adil. Dengan demikian, demonstrasi menjadi jalan menuju perubahan ketika ia tidak sekadar mengumpulkan kemarahan, tetapi mengubah kemarahan menjadi komunikasi yang dipercaya, organisasi yang disiplin, tekanan yang terarah, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rujukan
Benford, Robert D. dan David A. Snow. 2000. “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment.”
Chenoweth, Erica dan Maria J. Stephan. 2011. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict.
Easton, David. 1965. A Systems Analysis of Political Life.
Gamson, William A. 1975. The Strategy of Social Protest.
Gurr, Ted Robert. 1970. Why Men Rebel.
Jasper, James M. 1998. “The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions in and around Social Movements.”
Klandermans, Bert. 1997. The Social Psychology of Protest.
Kuran, Timur. 1991. “Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989.”
Lipsky, Michael. 1968. “Protest as a Political Resource.”
Luhmann, Niklas. 1996. Protest: Systemtheorie und soziale Bewegungen.
McAdam, Doug. 1982. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970.
McCarthy, John D. dan Mayer N. Zald. 1977. “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory.”
Olson, Mancur. 1965. The Logic of Collective Action.
Piven, Frances Fox dan Richard A. Cloward. 1977. Poor People’s Movements.
Smelser, Neil J. 1962. Theory of Collective Behavior.
Snow, David A., E. Burke Rochford Jr., Steven K. Worden, dan Robert D. Benford. 1986. “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation.”
Tarrow, Sidney. 2011. Power in Movement.
Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution.
Bandung, 27 Agustus 2025
