Sutoyo Abadi Ingatkan Prabowo soal Krisis Konstitusi, Maklumat Yogyakarta Dorong Kembali ke UUD 1945 Asli
INDOVIEWNEWS.COM — Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengabaikan seruan Maklumat Yogyakarta yang mendesak dilakukannya pembenahan fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sutoyo menilai perjalanan bangsa saat ini menghadapi persoalan serius menyangkut konstitusi, kedaulatan rakyat, penguasaan sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang berada dalam krisis konstitusional dan normatif yang membutuhkan langkah penyehatan fundamental,” ujar Sutoyo Abadi dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (18/10/2026).
Menurut Sutoyo, Maklumat Yogyakarta bukan sekadar seruan yang menghidupkan kembali romantisme sejarah perjuangan bangsa, melainkan peringatan atas kondisi demokrasi dan penyelenggaraan negara yang dinilainya semakin menjauh dari fondasi Proklamasi Kemerdekaan dan Pancasila.
Ia menyoroti empat kali amandemen UUD 1945 pasca-Reformasi yang dinilainya telah menggeser karakter dasar sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sistem yang semula berlandaskan semangat kekeluargaan dan kedaulatan rakyat, menurutnya, kini cenderung terjebak dalam pragmatisme politik serta dominasi kepentingan oligarki.
Sutoyo juga mempersoalkan penguasaan sumber daya alam yang dinilainya semakin bergeser kepada kekuatan modal.
“Hilangnya Kedaulatan Sumber Daya dan Teritori,” demikian salah satu persoalan mendasar yang disorot Sutoyo dalam refleksi konstitusinya.
Ia berpandangan bahwa praktik penyelenggaraan negara saat ini telah menggerus prinsip penguasaan tanah, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Sutoyo mempertanyakan legitimasi perubahan konstitusi melalui empat tahap amandemen UUD 1945.
Menurutnya, perubahan tersebut bukan lagi sebatas penyempurnaan pasal-pasal teknis, melainkan telah menyentuh karakter dan kepribadian asli sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Gugatan Terhadap Keabsahan Perubahan Konstitusi,” tegasnya, merujuk pada keberatan terhadap perubahan mendasar yang melahirkan UUD 1945 hasil amandemen.
Dalam pernyataannya, Sutoyo turut mengkritisi kebijakan pembangunan strategis nasional, termasuk pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kebijakan tersebut, menurutnya, dipandang sebagian kalangan sebagai proyek yang tergesa-gesa dan berisiko mengabaikan keterikatan historis bangsa serta kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
Maklumat Yogyakarta dan Peringatan kepada Prabowo
Sutoyo menjelaskan, sejak pertengahan 2024, sejumlah tokoh, akademisi, dan pejuang konstitusi yang tergabung dalam forum di Yogyakarta telah menyampaikan permintaan secara terbuka dan tertulis agar kepemimpinan nasional melakukan langkah korektif.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto bersedia mendengarkan aspirasi tersebut sebelum ketidakpercayaan masyarakat berkembang menjadi persoalan legitimasi pemerintahan yang lebih luas.
Sutoyo bahkan mengingatkan adanya kemungkinan munculnya gerakan moral yang lebih besar apabila tuntutan pengembalian tatanan konstitusi terus diabaikan.
“Dekrit Rakyat Kembali Ke UUD 45 Asli,” demikian bentuk langkah yang disebutnya berpotensi muncul sebagai ekspresi tuntutan kedaulatan rakyat.
Namun, pernyataan tersebut merupakan seruan politik dan pandangan konstitusional yang disampaikan Sutoyo, bukan keputusan hukum atau mekanisme perubahan konstitusi yang telah ditetapkan.
Serukan Konsensus Nasional
Lebih jauh, Sutoyo mengajak seluruh elemen bangsa melakukan refleksi sejarah dengan mengingat kembali posisi Yogyakarta sebagai salah satu pusat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
“Napak tilas perjuangan pertahanan NKRI yang dipusatkan di Yogyakarta ini menegaskan satu hal, koreksi atas arah perjalanan bangsa adalah hak dan kewajiban setiap warga negara,” katanya.
Ia meminta pemerintahan Presiden Prabowo bersikap terbuka terhadap kritik, terutama yang berkaitan dengan persoalan mendasar konstitusi dan masa depan kedaulatan nasional.
Menurut Sutoyo, mengembalikan komitmen penyelenggaraan negara kepada nilai-nilai asli Pancasila dan UUD 1945 tidak seharusnya dipandang sebagai langkah mundur.
Sebaliknya, ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi dan dominasi kekuatan ekonomi maupun politik yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa.
Sutoyo menegaskan bahwa kegelisahan konstitusional yang disampaikan melalui Maklumat Yogyakarta perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan Republik Indonesia.
Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pemerintah, pihak-pihak yang disebut atau terkait, serta kalangan ahli hukum tata negara mengenai pandangan dan tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
