PURBAYA DALAM ANALISIS TEORI FRONTAL DALAM KONSOLIDASI KEKUASAAN
Catatan : M.Hatta Taliwang
Pengantar.
Dalam teori kekuasaan ada 3 model konsolidasi kekuasaan
1. Model Frontal, pecat dan tangkap dg resiko terjadi , chaos, program mandeg, konflik politik tingkat tinggi mengeras, bahkan bisa terjadi kudeta atau keruntuhan.
2. Model Kooptasi , dipertahankan tapi dikunci, tak diberi peran berarti,Terkesan lambat dan lemah.
3.Model Erosi Bertahap. Diganti diam diam, satu persatu, sambil mencermati prilaku yg berpotensi melawan, sampai penguasa merasa stabil.
Pada tinggkat negara ada beberapa Penguasa yg menerapkan model frontal dan akhirnya runtuh seperti : Tsar Nicholas II, Reza Pahlevi, Ferdinand Marcos,Nicholai Ceaucescu dan Gorbachev.( lihat tulisan kami sebelummya : REZIM REZIM YANG RUNTUH KARENA MENERAPKAN MODEL PEMBERSIHAN FRONTAL).
II.PURBAYA YUDI SADEWA DAN MODEL FRONTAL.
Beberapa tindakan Purbaya yang frontal.
1. Merombak besar-besaran Bea Cukai.
Ini tindakan Purbaya yang paling jelas.
Pada Januari 2026 Purbaya mengumumkan rencana mengganti hampir seluruh pejabat di sekitar Dirjen Bea Cukai, termasuk kepala kantor wilayah dan kepala pelabuhan besar. Sebagian bahkan akan “dirumahkan”. Alasannya, menurut Purbaya, untuk mencegah kebocoran penerimaan negara dan memperbaiki kinerja.
Jadi pendekatannya bukan
pembinaan perlahan lalu evaluasi lalu rotasi biasa.
Melainkan dengan kalimat :
“Saya ganti semuanya … sebagian saya rumahkan.”
Itu jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan frontal secara administratif.
2. Membongkar pejabat pajak dan mengancam “kocok ulang”.
Pada Januari, setelah KPK menggeledah sejumlah unit Ditjen Pajak, Purbaya mengatakan pegawai pajak akan dievaluasi dan yang dianggap melakukan penyelewengan dapat dipindahkan ke tempat terpencil atau dirumahkan.
Kemudian pada Mei, ia mengatakan telah menginvestigasi lima pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, dan memutuskan akan memberhentikan dua di antaranya. Temuannya, menurut Purbaya, adalah nilai restitusi pajak 2025 tidak sesuai dengan laporan yang ia terima.
Ini penting karena menyentuh jantung Kemenkeu yaitu DJP dan penerimaan negara.
3. Perbedaan keras mengenai restitusi pajak.
Perbedaan antara Purbaya dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengenai restitusi pajak.
Bimo cenderung mendukung pembayaran restitusi tepat waktu, sedangkan Purbaya lebih cenderung menahan pembayaran sampai klaim diperiksa secara ketat untuk mencegah kebocoran penerimaan.
Ini bukan sekadar persoalan teknis. Kalau restitusi besar ditahan, maka yg terjadi
uang tetap berada di kas negara tetapi dunia usaha menunggu pengembalian hak pajaknya.
Karena itu kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara
penerimaan negara vs kepastian dan kelancaran restitusi dunia usaha.
4. Dan yang paling menentukan: perombakan ±400 pejabat pada September.
Ini tampaknya menjadi “frontal move” yang akhirnya menjadi titik ledak.
Pada 10 September 2026, Purbaya merombak ratusan pejabat Kemenkeu,mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama sampai administrator, pengawas, fungsional, dan pejabat unit non-eselon. Banyak yang berada di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Purbaya mengatakan rotasi tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi.
Tetapi menurut laporan justru inilah yang memicu konflik dengan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Mereka keberatan karena merasa tidak cukup diajak berkonsultasi mengenai perombakan tersebut.
Bahkan konon Djaka kemudian menyampaikan keberatannya langsung kepada Prabowo.
Beberapa hari kemudian Purbaya diberhentikan.
5.Tetapi ada “front” kedua tentang gaya kebijakan ekonomi Purbaya.
Selain konflik organisasi, Purbaya juga sejak awal mempunyai pendekatan ekonomi yang cukup berbeda dari tradisi fiskal konservatif.
Yang paling besar adalah memindahkan lebih dari Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank pemerintah untuk mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya berargumentasi bahwa uang negara harus lebih aktif menggerakkan ekonomi.
Ini merupakan perubahan cukup besar dari pendekatan fiskal yang biasanya lebih berhati-hati.
Tetapi tidak ada bukti kuat bahwa kebijakan Rp200 triliun tersebut adalah alasan langsung Prabowo memecat Purbaya.
6. Bagaimana dengan IMF, Bank Dunia, rating agencies?
Purbaya memang terkenal konfrontatif terhadap IMF dan lembaga ekonomi internasional.
Bahkan sebelum menjadi Menkeu, ia pernah menyebut IMF tidak perlu dipercaya soal proyeksi pertumbuhan Indonesia dan mengatakan dirinya lebih tahu mengenai ekonomi Indonesia.
Setelah menjadi Menkeu, ia juga berhadapan dengan kritik lembaga pemeringkat dan investor mengenai kebijakan fiskal dan moneter.
Fitch kemudian mengubah outlook Indonesia menjadi negative, dan ini mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai disiplin fiskal dan kepastian kebijakan.
Tetapi belum ada bukti publik yang menunjukkan IMF/Bank Dunia/Fitch meminta Prabowo memberhentikan Purbaya.
Jadi teori Purbaya melawan neoliberal/global financial institutions lalu mereka menekan Prabowo kemudian Purbaya dipecat
masih merupakan hipotesis politik-ekonomi, bukan fakta yang sudah terbukti.
7. Ada narasi di media sosial bahwa Purbaya dipecat karena konflik dengan Danantara, termasuk klaim soal setoran keuntungan.
Tetapi Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyatakan bahwa narasi foto Purbaya menangis akibat konflik dengan Danantara dan klaim pemecatan karena Danantara menolak menyetor Rp120 triliun adalah hoaks.
Namun juga ada laporan bahwa Purbaya mempunyai perbedaan pandangan dengan pihak lain mengenai kebijakan sovereign wealth fund. Jadi ada kemungkinan memang terdapat perbedaan kebijakan, tetapi belum cukup bukti untuk menyatakan konflik Danantara sebagai penyebab pemecatan.
Purbaya yang melakukan “frontal reform” terhadap struktur internal Kemenkeu, akhirnya justru terkena konsekuensi politik dari tindakan frontal tersebut.
Yang paling kuat faktanya saat ini adalah Purbaya melakukan model frontal dalam konsolidasi kekuasaannya dg melakukan perombakan besar, lalu pejabat senior Pajak/Bea Cukai keberatan maka konflik internal meningkat, ada yang keberatan menyampaikan ke Presiden lalu Presiden mencopot Purbaya.
PESAN MORALNYA HATI HATI MENERAPKAN MODEL FRONTAL DALAM MELAKUKAN KONSOLIDASI KEKUASAAN.
***MHT 01102026***
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
