Sutoyo Abadi Kritik Prabowo soal MBG: Jangan Selalu Merasa Diserang
INDOVIEWNEWS.COM — Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi mengkritik sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan dirinya merasa “diserang” terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sutoyo menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak digeser menjadi persoalan pribadi.
“Di tangan pemimpin yang tercerahkan (cerdas dan bijaksana) hal yang rumit menjadi sederhana, di tangan pemimpin yang tergelapkan (goblok dan grusa grusu) hal yang sederhana menjadi ruwet,” kata Sutoyo Senin, 23/9/2026.
Sutoyo merujuk pada pernyataan Prabowo yang menyatakan dirinya merasa “diserang” terkait program MBG dalam Sidang Kabinet Paripurna di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Juli 2026.
Menurut Sutoyo, para pakar mempertanyakan pihak yang dimaksud menyerang Presiden, sementara kritik yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara.
“Presiden menggeser kritik para pakar urusan kebijakan publik menjadi urusan pribadi. Presiden jangan memanipulasi memberi makan gratis karena presiden tidak mengeluarkan serupiah pun uang pribadi presiden untuk program MBG,” ujarnya.
Ia menegaskan, program MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN dan pada akhirnya berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak.
“Para analis ekonomi bahwa program MBG menggunakan uang pajak (APBN) rakyat, mereka membayar pajak dan menyerahkan sebagian penghasilan kami agar negara ini dikelola dengan baik, bukan dengan perasaan sentimentil seorang politisi yang merasa diri serba-benar dan hebat,” kata Sutoyo.
Sutoyo juga menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan MBG. Ia menyebut program tersebut perlu dihentikan karena menurut penilaiannya pelaksanaannya berantakan dan berpotensi menjadi ladang korupsi.
“Rakyat minta hentikan program MBG, karena program itu berantakan dijalankan menjadi ladang korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutoyo meminta Presiden tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang menjadi korban ketika masyarakat maupun para pakar menyampaikan kritik terhadap penggunaan uang negara.
“Berhentilah beracting seolah-olah menjadi martir yang dikorbankan demi isi perut para koruptor. Rakyat membayar pajak bukan untuk membiayai sandiwara amatiran dengan cerita berapi api,” ujarnya.
Sutoyo juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai upaya mengalihkan perhatian dari persoalan kebocoran keuangan negara. Ia menyinggung dugaan kebocoran triliunan rupiah dari berbagai sumber keuangan akibat praktik under-invoicing.
“Presiden menggunakan trik yang amat buruk mengalihkan perhatian kebocoran triliunan rupiah dari berbagai sumber keuangan akibat under-invoicing,” kata Sutoyo.
Ia kemudian menyoroti tata kelola program MBG dan menyebut adanya persoalan vendor yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
“Koruptor beramai ramai menjarah uang APBN, para pakar dan rakyat harus diam. Carut-marut tata kelola, vendor-vendor ‘titipan’ bergentayangan di program MBG, dan tempat lain maling bergentayangan, rakyat dilarang protes,” ujarnya.
Menutup kritiknya, Sutoyo meminta pemerintah tidak menjadikan narasi “diserang” sebagai respons terhadap kritik publik.
“Hentikan action mentalitas menjadi korban, rakyat hanya sedang menagih struk belanja dari uang yang diambil dari keringat kerja keras kami, menjadi jarahan para koruptor,” katanya.
“Tidak usah teriak-teriak saya-saya-saya, tidak usah lebay, tidak perlu bersandiwara, saya diserang oleh para pakar yang dianggap goblok,” pungkas Sutoyo.
Pernyataan mengenai program MBG, penggunaan APBN, dugaan persoalan tata kelola, vendor, korupsi, dan under-invoicing dalam berita ini merupakan kritik serta penilaian Sutoyo Abadi yang disampaikan pada 22 September 2026. Media ini membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut maupun dikritik dalam pernyataan tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
