Pengamat Kebijakan Publik: Rocky Gerung Sama dengan Para Begundal Politik
INDOVIEWNEWS.COM— Keputusan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung bergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai langkah tersebut memperlihatkan bagaimana idealisme dan kepentingan rakyat dapat berubah menjadi komoditas politik demi memperoleh tempat di lingkaran kekuasaan.
Gigin bahkan melontarkan kritik tajam dengan menyamakan Rocky Gerung dengan para begundal politik lainnya. Menurutnya, idealisme yang selama ini dikemukakan sebagian kalangan di ruang publik berpotensi kehilangan makna ketika dijadikan alat untuk mendapatkan akses ke Istana.
“Rocky Gerung sama dengan para begundal politik lainnya. Bagi mereka idealisme, kepentingan rakyat dan lain sebagainya hanya komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk masuk ke lingkaran istana,” tulis Gigin melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip Jumat (2/10/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pelantikan itu menjadi sorotan lantaran Rocky selama ini dikenal sebagai salah satu figur intelektual publik yang kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk kebijakan Presiden Prabowo.
Perubahan posisi Rocky Gerung dari pengamat di luar pemerintahan menjadi anggota lembaga penasihat Presiden memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap kritis seorang intelektual ketika memperoleh posisi di dalam kekuasaan.
Selama bertahun-tahun, Rocky dikenal dengan retorika tajam, kritik terhadap kebijakan negara, serta pandangannya mengenai demokrasi, konstitusi, dan kebebasan sipil.
Namun, bergabungnya Rocky ke Wantimpres membuat sebagian kalangan mempertanyakan apakah independensi seorang pengkritik kekuasaan dapat tetap terjaga ketika ia menjadi bagian dari struktur yang memberikan nasihat langsung kepada Presiden.
Sorotan Gigin Praginanto mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni hubungan antara idealisme, kepentingan publik, dan akses terhadap kekuasaan.
Dalam pandangan yang disampaikannya, idealisme tidak seharusnya menjadi instrumen tawar-menawar politik. Kepentingan rakyat juga tidak semestinya diperlakukan sebagai modal untuk memperoleh jabatan atau kedekatan dengan penguasa.
Kritik tersebut sekaligus menghidupkan kembali perdebatan mengenai batas antara sikap kritis, kompromi politik, dan konsistensi perjuangan seorang tokoh publik.
Di tengah kritik yang berkembang, Rocky Gerung menyatakan bahwa perubahan posisinya tidak berarti mengubah prinsip maupun pandangan politik yang selama ini dipegangnya.
Usai pelantikan, Rocky menegaskan bahwa dirinya hanya berpindah tempat, bukan meninggalkan sikap kritis.
“Ya, kan, cuma pindah. Saya cuma pindah dari luar ke dalam, apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Justru lebih enak di dalam,” kata Rocky sebagaimana diberitakan Tirto, Jumat (2/10/2026).
Rocky juga menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Lembaga tersebut, menurutnya, bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai arah kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa fungsi kritis tetap diperlukan meskipun seorang anggota Wantimpres berada di dalam pemerintahan.
Rocky bahkan menyatakan bahwa pertimbangan yang diberikan lembaga tersebut harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.
Pernyataan itu menjadi jawaban Rocky atas keraguan publik mengenai kemungkinan perubahan sikap setelah dirinya memperoleh posisi di lingkungan Istana.
Ujian Independensi Intelektual
Polemik mengenai bergabungnya Rocky Gerung ke Wantimpres sesungguhnya menyentuh persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi, yakni bagaimana menjaga independensi pemikiran ketika seseorang memperoleh akses langsung kepada pemegang kekuasaan.
Dalam sistem demokrasi, kritik dari luar pemerintahan dan nasihat dari dalam pemerintahan sama-sama memiliki ruang. Namun, keduanya menghadirkan tantangan berbeda dalam menjaga jarak terhadap kepentingan politik.
Seorang pengkritik di luar pemerintahan memiliki keleluasaan menyampaikan pandangan tanpa terikat tanggung jawab kelembagaan. Sebaliknya, seorang penasihat Presiden memiliki akses untuk menyampaikan pertimbangan secara langsung, tetapi juga harus menjaga agar pandangannya tidak kehilangan independensi.
Perdebatan inilah yang kini mengemuka setelah Rocky Gerung menerima jabatan di Wantimpres.
Kritik Gigin Praginanto menjadi salah satu suara yang mempertanyakan konsistensi tersebut. Sementara Rocky menyatakan bahwa keberadaannya di dalam Istana justru memberikan ruang lebih luas untuk menjalankan fungsi kritis.
Pada akhirnya, publik akan menilai konsistensi seorang tokoh bukan hanya dari pernyataan yang disampaikan, melainkan juga dari sikap dan pandangannya ketika berhadapan langsung dengan kebijakan kekuasaan.
Sebab, idealisme yang sesungguhnya tidak hanya diuji ketika seseorang berada di luar lingkaran kekuasaan, tetapi juga ketika ia telah memperoleh tempat di dalamnya.
DISCLAIMER : Khusus berita OPINI dalam Rubrik/Kanal OPINI adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya, sehingga setiap berita opini di kanal OPINI sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENULIS. Oleh karenanya INDOVIEWNEWS.COM terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan OPINI, maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada PENULIS OPINI atau dapat dikirimkan kepada redaksi INDOVIEWNEWS.COM melalui email yang tertera dalam box redaksi kami. nantinya redaksi INDOVIEWNEWS.COM akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
